Ketiadaan Alat CT Scan dan Krisis Dokter Spesialis Jadi Tantangan di RSUD Petala Bumi

PARLEMENTARIA, Pekanbaru – Komisi IX DPR RI melakukan evaluasi mendalam terhadap pelayanan kesehatan di RSUD Petala Bumi dalam rangkaian kunjungan kerja reses di Provinsi Riau. Anggota Komisi IX DPR RI Maharani mengungkapkan bahwa hambatan utama yang ditemukan di RSUD Petala Bumi adalah masalah SDM dan keterbatasan fasilitas pendukung untuk penyakit tertentu.

"Kita masih kekurangan ya dari SDM kita, terutama spesialis. Ini masih menjadi hambatan utama layanan peruntukan kita. Kemudian juga fasilitas dan juga alat kesehatan yang belum optimal tentunya dari layanan spesialis penyakit tertentu. Manajemen peruntukan kita juga masih perlu perbaikan karena antrean juga masih panjang dan masih perlu integrasi," jelas Maharani kepada Parlementaria usai kunjungan kerja Komisi IX ke RSUD Petala Bumi, Pekanbaru, Riau, Rabu (22/4/2026).

Salah satu temuan teknis yang menjadi prioritas adalah ketiadaan alat CT Scan yang sangat dibutuhkan untuk diagnosa pasien secara akurat. Sebagai legislator dapil Riau, Ia berkomitmen untuk mendorong pemenuhan kebutuhan ini melalui koordinasi dengan pemerintah pusat.

"Cuma tadi memang diperlukan itu CT scan. Nah, tadi kita udah bicarakan juga semoga setelah ini ada dukungan dari pusat ataupun dari kebantaran kesehatan untuk CT scan dari rumah sakit atau mis tersebut," tambahnya.

Menanggapi masalah kelangkaan dokter spesialis yang melanda Riau secara umum, Maharani menjelaskan bahwa pihaknya telah berdiskusi dengan Kementerian Kesehatan terkait penerapan program Pendidikan Profesi Dokter Spesialis (PPDS) berbasis rumah sakit (hospital based).

"Tadi kita sudah berbicara ya dengan perwakilan dari Kementerian Kesehatan supaya ada PPDS berbasis rumah sakit. Nah, ini penempatannya nanti melalui program dari Kemenkes supaya di rumah sakit mana yang membutuhkan spesialis-spesialis tertentu nanti bisa diutuskan ke sana. Kemudian juga dari daerah, semoga ada intensif daerah ataupun tunjungan khusus," jelasnya.

Selain mengandalkan program pusat, Maharani mendorong pemerintah daerah untuk memberikan daya tarik lebih bagi para tenaga ahli agar bersedia mengabdi di Bumi Lancang Kuning melalui tunjangan dan fasilitas rumah dinas.

"Jadi untuk (dokter) spesialis yang kekurangan itu bisa nanti karena mereka ada rumah dinas, ada tunjungan khusus tentu mereka lebih senang kalau untuk pindah ke daerah-daerah. Kemudian juga bisa nanti kita ada skema beasiswa mungkin dari daerah ataupun dari ikatan dinas untuk putra-putra daerah kita, untuk sekolah-sekolah spesialis. Jadi tergantung juga nanti penyakit-penyakit apa yang mungkin banyak di Riau," pungkasnya. (gal/rdn)