Layanan Digital Perpustakaan DPR Tetap Optimal di Tengah Fleksibilitas Kerja

PARLEMENTARIA, Jakarta – Perpustakaan DPR RI menegaskan komitmen menjaga kesinambungan layanan publik di tengah penerapan pola kerja fleksibel. Adaptasi berbasis teknologi dinilai menjadi kunci agar produktivitas tetap terjaga tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat.

DPR RI melalui Perpustakaan DPR RI terus mendorong penguatan layanan publik yang adaptif di tengah perubahan pola kerja, seperti work from home (WFH) dan work from anywhere (WFA). Transformasi ini dinilai penting untuk memastikan akses informasi tetap terbuka dan tidak terputus bagi masyarakat.

Kepala Biro Protokol dan Humas DPR RI, Rudi Rochmansyah, menegaskan bahwa pelayanan publik harus tetap berjalan optimal meskipun sistem kerja mengalami penyesuaian. Menurutnya, perubahan pola kerja tidak boleh berdampak pada kualitas layanan yang diberikan kepada publik.

“Pelayanan publik tidak boleh terhenti dalam kondisi apa pun. Justru di tengah pola kerja fleksibel, kita harus memastikan akses masyarakat terhadap informasi tetap mudah dan terbuka,” ujar Rudi saat membuka seminar bertema "Akses Tanpa Terputus: Menjaga Produktivitas dan Layanan Publik di Masa Work From Home (WFH)"di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (22/4/2026).

Ia menjelaskan, pemanfaatan teknologi menjadi instrumen utama dalam menjaga kesinambungan layanan tersebut. Digitalisasi layanan perpustakaan memungkinkan masyarakat tetap mengakses berbagai referensi dan informasi tanpa harus hadir secara fisik.

Selain itu, Rudi menekankan pentingnya koordinasi antarunit kerja dalam mendukung efektivitas pelayanan. Sistem kerja fleksibel membutuhkan kolaborasi yang solid serta pemanfaatan platform digital agar pelayanan tetap berjalan secara optimal.

Menurutnya, kualitas layanan juga harus tetap menjadi prioritas. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi hal yang tidak terpisahkan dalam proses adaptasi ini.

“Perubahan sistem kerja harus diikuti dengan peningkatan kompetensi aparatur agar mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat,” tambahnya.

Dalam konteks yang lebih luas, langkah ini merupakan bagian dari agenda reformasi birokrasi di lingkungan DPR RI. Tujuannya adalah menciptakan layanan publik yang lebih responsif, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Melalui upaya tersebut, DPR RI berharap kehadiran layanan berbasis digital dapat memperkuat fungsi kelembagaan sekaligus meningkatkan kepercayaan publik. Perpustakaan DPR RI pun diharapkan terus berperan sebagai pusat informasi yang adaptif dan relevan di era digital. (fa/rdn)