//
Anggota Komisi V DPR RI Yasti Soepredjo Mokoagow.|Foto: Um/Karisma
PARLEMENTARIA, Bekasi – Anggota Komisi V DPR RI Yasti Soepredjo Mokoagow menyoroti masih besarnya kesenjangan angka backlog dengan ketersedian perumahan nasional dalam agenda Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI di kawasan Meikarta, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, pada Selasa (1/4/2026). Pasalnya, angka backlog perumahan dinilai perlu diperjelas dan tidak boleh disamakan dengan data kekurangan kualitas hunian atau defisit perumahan (housing quality).
Maka dari itu, ia menegaskan backlog harus dimaknai sebagai jumlah kepala keluarga yang benar-benar belum memiliki rumah. “Backlog ini harus kita pertajam. Jangan disandingkan dengan indikator lain, karena ini menyangkut masyarakat yang sama sekali belum punya rumah,” ujar Yasti kepada Parlementaria.
Berdasarkan informasi yang ia peroleh, jika merujuk pada tren sejak tahun 2011, pertambahan backlog perumahan mencapai sekitar 900 ribu hingga 1 juta unit per tahun. Dengan asumsi rata-rata 900 ribu unit selama 15 tahun, maka angka backlog diperkirakan telah mencapai sekitar 13 juta unit, ditambah backlog sebelumnya sekitar 1 juta unit. “Artinya, persoalan backlog ini sangat besar dan harus menjadi perhatian serius pemerintah,” tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, dirinya mengapresiasi langkah Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dalam mendorong pembangunan rusun subsidi sebagai bagian dari upaya mengurangi backlog. Walaupun begitu, ia mempertanyakan kejelasan target pembangunan tahunan yang dinilai belum dijelaskan secara rinci.
Di sisi lain, ia juga menaruh perhatian besar pada aspek keselamatan bangunan rusun yang tengah dikembangkan. Menurutnya, percepatan pembangunan tidak boleh mengorbankan kualitas konstruksi. “Jangan karena ini rusun untuk MBR, lalu aspek keselamatan bangunan tidak diperhatikan. Ini menyangkut nyawa manusia,” ujarnya.
Apalagi, jelasnya, ada potensi risiko penurunan tanah mengingat besarnya beban bangunan dan jumlah penghuni yang akan menempati kawasan tersebut. Sebab, proyek rusun di Meikarta direncanakan akan mencakup puluhan menara dengan yang menampung puluhan ribu unit, tentu yang akan dihuni ratusan ribu orang.
Tidak henti, ia juga menyoroti pentingnya transparansi harga unit rusun subsidi, termasuk tipe unit, skema cicilan, tenor pembiayaan, serta suku bunga yang dikenakan kepada masyarakat. “Kita perlu tahu harga per tipe, tenor cicilan apakah 20, 25, atau 30 tahun, serta skema bunganya. Jangan sampai masyarakat dirugikan dengan skema bunga yang tidak jelas,” terangnya.
Oleh karena itu, dirinya mengingatkan agar skema pembiayaan benar-benar berpihak pada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), termasuk menghindari praktik bunga yang berubah-ubah di tengah masa cicilan. Mengakhiri pernyataan, ia menekankan secara tegas pentingnya ketersediaan infrastruktur dasar, khususnya sumber air baku, mengingat besarnya kebutuhan air bagi penghuni rusun dalam jumlah besar.
“Ketersediaan air baku ini sangat penting. Jangan sampai kita bangun hunian besar, tapi tidak didukung sumber air yang memadai,” pungkas Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu. (um)
