//
Yesti Mokoagow Dorong Transparansi Harga dan Skema Kredit Rusun Subsidi di Meikarta
Diterbitkan
Anggota Komisi V DPR RI, Yasti Soepredjo Mokoagow.|Foto: Um/Karisma
PARLEMENTARIA, Bekasi – Anggota Komisi V DPR RI Yasti Soepredjo Mokoagow mendorong transparansi harga dan skema kredit dalam program rumah susun (rusun) subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Hal ini dinilai penting untuk melindungi masyarakat dari potensi beban pembiayaan yang tidak jelas.
Pernyataan tersebut disampaikan dirinya dalam agenda Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI di kawasan Meikarta, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, pada Selasa (1/4/2026) saat meninjau langsung rencana pembangunan rusun subsidi.
Menurutnya, hingga saat ini masih terdapat ketidakjelasan terkait harga unit rusun subsidi, termasuk rincian tipe hunian yang akan ditawarkan kepada masyarakat. “Kita perlu tahu secara jelas harga per tipe, misalnya tipe 21, 36, atau 45. Ini penting supaya kita bisa menghitung apakah benar-benar terjangkau bagi MBR,” ujar Yasti kepada Parlementaria.
Selain harga, dirinya menyoroti pentingnya kejelasan skema kredit yang akan diterapkan, termasuk tenor cicilan dan sistem suku bunga yang digunakan. Sebab itu, ia mengingatkan agar pemerintah memastikan skema pembiayaan tidak memberatkan masyarakat di kemudian hari.
“Kita harus tahu cicilannya berapa lama, apakah 20, 25, atau 30 tahun, dan bunganya seperti apa. Jangan sampai di awal terlihat ringan, tapi di tengah jalan justru memberatkan,” tegasnya.
Ia juga mencontohkan praktik di lapangan di mana suku bunga kredit yang awalnya rendah dapat berubah setelah beberapa tahun, sehingga meningkatkan beban cicilan masyarakat. Menurutnya, hal tersebut harus diantisipasi dalam program rusun subsidi.
“Jangan sampai masyarakat MBR justru dirugikan dengan skema bunga yang tidak transparan. Ini harus dijaga betul,” katanya.
Lebih lanjut, Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu menekankan transparansi ini penting, bukan hanya untuk kepastian bagi masyarakat, namun juga untuk mendukung fungsi pengawasan DPR dalam memastikan program berjalan sesuai tujuan.
Oleh karena itu, dirinya meminta agar pemerintah dan pengembang segera menyiapkan rincian harga dan skema pembiayaan sebelum proyek berjalan lebih jauh, sehingga dapat dibahas bersama secara terbuka. “Kita datang ke sini untuk memastikan kesiapan program. Kalau harga dan skema belum jelas, tentu sulit bagi kita untuk menilai apakah ini benar-benar tepat sasaran,” tandas Yasti. (um)
