//
Anggota Komisi I DPR RI, Syahrul Aidi Maazat, saat pertemuan Komisi I DPR RI dengan jajaran TNI di Markas Komando Daerah Militer XX Tuanku Imam Bonjol, Padang, Sumatera Barat, Jumat.
PARLEMENTARIA, Padang — Anggota Komisi I DPR RI Syahrul Aidi Maazat menyoroti dinamika konflik antara Amerika Serikat dan Iran yang dinilai berpotensi memicu eskalasi perang lebih luas di kawasan Timur Tengah. Ia menegaskan Indonesia harus tetap konsisten menjalankan politik luar negeri bebas aktif dan menolak segala bentuk penjajahan.
Menurut Syahrul, Indonesia sejak awal telah menegaskan diri sebagai negara yang tidak berpihak pada blok kekuatan tertentu. Prinsip tersebut harus menjadi pedoman dalam menyikapi konflik global, termasuk konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran.
“Indonesia adalah negara non-blok dan secara konstitusi kita juga mengutuk penjajahan. Karena itu kita harus melihat konflik ini secara objektif dan berdasarkan prinsip hukum internasional,” ujar Syahrul saat pertemuan Komisi I DPR RI dengan jajaran TNI di Markas Komando Daerah Militer XX Tuanku Imam Bonjol, Padang, Sumatera Barat, Jumat (6/3/2026).
Ia mempertanyakan legitimasi serangan Amerika terhadap Iran, yang menurutnya tidak disertai mandat dari lembaga internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa. “Tidak ada legitimasi dari PBB atau lembaga internasional. Ini yang menjadi pertanyaan besar. Bahkan di Amerika sendiri sudah muncul suara publik yang menilai konflik ini lebih banyak untuk mengamankan kepentingan Israel,” kata politisi Fraksi PKS tersebut.
Syahrul juga menilai eskalasi konflik berpotensi berlangsung lama, terutama setelah wafatnya pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei. Menurutnya, kondisi tersebut dapat memicu respons militer yang lebih luas dari Iran terhadap kepentingan Amerika di kawasan.
“Iran tidak berhenti melakukan serangan balasan. Bahkan mereka menyasar pangkalan militer Amerika di kawasan Teluk. Ini menunjukkan konflik bisa melebar,” ujarnya.
Dalam konteks perlindungan warga negara Indonesia (WNI), Syahrul memastikan pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri telah memiliki prosedur tetap dalam menghadapi situasi darurat di luar negeri. “Sudah ada SOP ketika terjadi konflik atau chaos di suatu negara. WNI di luar negeri selalu diminta berkoordinasi dengan KBRI, termasuk jika diperlukan evakuasi,” jelasnya.
Namun lebih jauh, Syahrul menilai konflik tersebut harus menjadi pelajaran strategis bagi Indonesia dalam memperkuat kemandirian nasional.
Ia mencontohkan, Iran yang mampu bertahan di tengah embargo internasional selama puluhan tahun, namun tetap mampu mengembangkan teknologi pertahanan secara mandiri. “Iran ini diembargo puluhan tahun tapi masih survive. Bahkan mampu memproduksi senjata canggih yang mengejutkan dunia,” katanya.
Menurut Syahrul, ada tiga sektor yang harus dikuasai negara agar memiliki kekuatan nasional yang kokoh, yakni pangan, obat-obatan, dan industri pertahanan. “Kalau negara bisa memproduksi pangan, obat, dan senjata sendiri, maka negara itu akan kuat,” tegasnya. •man/aha
