E-Media DPR RI – Referensi Berita Parlemen Terkini
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
miras|Newport|Promosi Miras|Sidang Tahunan|Sidang Bersama|Marwah Lembaga|energi|WNI|petani|impor|PPPK|Bank Indonesia|RAPBN 2027
Jakarta:
Cerah
30°C
Terasa: 32°C
Lembab: 58%
Angin: 17 km/h
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Partner 1Partner 2

E-Media DPR RI

Biro Pemberitaan Parlemen Sekretariat Jenderal DPR RI - Gedung Nusantara II Lt.2, Kompleks Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan Jakarta – Indonesia 10270

© 2026 E-Media DPR RI. All rights reserved.

E-Media DPR RI – Referensi Berita Parlemen Terkini
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
miras|Newport|Promosi Miras|Sidang Tahunan|Sidang Bersama|Marwah Lembaga|energi|WNI|petani|impor|PPPK|Bank Indonesia|RAPBN 2027
Jakarta:
Cerah
30°C
Terasa: 32°C
Lembab: 58%
Angin: 17 km/h
/
/
E-Media DPR RI – Referensi Berita Parlemen Terkini
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
miras|Newport|Promosi Miras|Sidang Tahunan|Sidang Bersama|Marwah Lembaga|energi|WNI|petani|impor|PPPK|Bank Indonesia|RAPBN 2027
Jakarta:
Cerah
30°C
Terasa: 32°C
Lembab: 58%
Angin: 17 km/h
/
/
Berita/Ekonomi dan Keuangan

Komisi XI DPR: BI-OJK Harus Cepat Pulihkan Ekonomi Sumbar Pasca Bencana

Diterbitkan
Senin, 23 Feb 2026 14.38 WIB
Bagikan:
Komisi XI DPR: BI-OJK Harus Cepat Pulihkan Ekonomi Sumbar Pasca Bencana

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Hanif Dhakiri, saat memimpin kunjungan kerja reses Komisi XI DPR RI ke Kota Padang, Sumatera Barat, Jumat (20/2/2026). Foto: Ysm/Karisma.

PARLEMENTARIA, Padang – Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Hanif Dhakiri, menegaskan perlunya langkah yang lebih agresif dan terarah dalam mendorong pemulihan ekonomi Sumatera Barat pasca bencana alam yang berdampak pada aktivitas ekonomi masyarakat. Hal ini disampaikannya dalam agenda Kunjungan Kerja Komisi XI DPR RI ke Sumatera Barat bersama Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, usai mendengarkan paparan dari BI, OJK, serta Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terkait kondisi dan langkah pemulihan ekonomi daerah.

“Kita sudah mendengarkan paparan dari mereka, termasuk juga paparan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang pada intinya bahwa upaya-upaya untuk melakukan pemulihan ekonomi dari situasi pasca bencana itu sudah dilakukan,” ujar Hanif usai memimpin kunjungan kerja reses Komisi XI DPR RI ke Kota Padang, Sumatera Barat, Jumat (20/2/2026).

Ia menilai, meskipun berbagai intervensi kebijakan telah berjalan, tantangan pemulihan ekonomi daerah masih cukup besar, terutama akibat terganggunya rantai distribusi, menurunnya produktivitas sektor riil, serta melemahnya daya beli masyarakat di wilayah terdampak bencana.

Hanif juga menyampaikan, OJK telah membantu sejumlah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui program restrukturisasi kredit. Namun, jelasnya, kebijakan tersebut harus dibarengi dengan pendampingan usaha agar pelaku UMKM benar-benar pulih dan mampu kembali menjalankan aktivitas ekonomi secara berkelanjutan.

“OJK sudah membantu sejumlah usaha kecil, mikro, dan menengah untuk melakukan restrukturisasi dan kita juga mendorong agar itu dilakukan pendampingan usaha sehingga benar-benar bukan hanya sekadar menunda kematian, tapi benar-benar bisa pulih sebagaimana semula,” tegasnya.

Maka dari itu, ia meminta Bank Indonesia merumuskan strategi yang lebih agresif dan spesifik dalam mendorong pemulihan ekonomi daerah. Sebab, ia menilai, pendekatan yang dilakukan tidak cukup hanya berfokus pada stabilitas harga dan kelancaran transaksi, tetapi juga harus menyasar pemulihan ekonomi riil secara menyeluruh.

“Kepada Bank Indonesia kita juga meminta agar mereka lebih agresif lagi dan juga merumuskan strategi yang khusus untuk mendorong pemulihan ekonomi. Karena pokok soalnya bukan hanya sekadar harga, bukan hanya sekadar soal transaksi, tapi bagaimana agar ekonomi benar-benar bisa pulih, Sumatera Barat ini bisa rebound. Karena kalau kita lihat data pertumbuhannya hanya sekitar 3,3 persen, berarti kan jauh dari angka nasional. Sementara angka inflasinya juga boleh dibilang cukup tinggi,” jelasnya.

Komisi XI DPR, ucapnya, juga menyoroti pentingnya penguatan sektor UMKM sebagai tulang punggung perekonomian daerah. Selain restrukturisasi kredit, diperlukan dukungan lanjutan berupa pendampingan, peningkatan kapasitas usaha, serta perluasan akses pasar, termasuk mendorong UMKM untuk menembus pasar ekspor.

“Mereka-mereka yang kesulitan untuk melakukan pembayaran dari sisa kredit sudah dilakukan melalui program restrukturisasi dan kemudian juga pendampingan dilakukan agar mereka bisa tumbuh dan bangkit lagi. Tadi juga disampaikan bahwa sebagian sekarang sudah mulai masuk ke pasar ekspor, walaupun memang ini masih belum besar, tapi sudah mulai muncul,” katanya.

Menurut Hanif, keberhasilan pemulihan ekonomi daerah juga sangat ditentukan oleh sinergi antara pemerintah daerah dan sektor jasa keuangan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Menjelang Ramadan dan Idulfitri, mewakili Komisi XI DPR, ia mengingatkan pentingnya menjaga stabilitas harga dan kelancaran distribusi barang kebutuhan pokok. Momentum tersebut dinilai krusial dalam menjaga inflasi tetap terkendali serta memastikan daya beli masyarakat tidak semakin tertekan pasca bencana.

“Terutama di Idulfitri tentu saja ini ada tugas BI dan seluruh entitas yang terkait termasuk pemerintah provinsi sangat penting memastikan agar harga bisa stabil, baik produksi, distribusi, yang terkait dengan kebutuhan menjelang Ramadan dan Lebaran bisa terkelola dengan baik,” pungkasnya. •ysm/um

Berita terkait

Komisi XI Seleksi Anggota BS OJK untuk Perkuat Pengawasan Sektor Keuangan
Ekonomi dan Keuangan
Komisi XI Seleksi Anggota BS OJK untuk Perkuat Pengawasan Sektor Keuangan
Komisi XI: OJK Harus Perkuat Teknologi dan Literasi Keuangan untuk Berantas Pinjol Ilegal
Ekonomi dan Keuangan
Komisi XI: OJK Harus Perkuat Teknologi dan Literasi Keuangan untuk Berantas Pinjol Ilegal
Komisi XI dan OJK Sepakati Penguatan Regulasi Perdagangan Karbon
Ekonomi dan Keuangan
Komisi XI dan OJK Sepakati Penguatan Regulasi Perdagangan Karbon
Tags:#Berita Utama#Komisi XI
Sebelumnya

Belajar dari Solo, Hidayat Nur Wahid: Hak Konsumen Peroleh Opsi Halal Tak Bisa Ditawar

Selanjutnya

Perlu Sinergitas Lintas Kementerian Dalam Mengatasi Banjir di Stasiun Tawang dan Sejumlah Rute Lintasan

Kembali ke Berita

TAUTAN CEPAT

Berita Populer
Pencarian Lanjutan

KATEGORI

  • Semua Kategori
  • Buletin Parlementaria(5)
  • Ekonomi dan Keuangan(1056)
  • Industri dan Pembangunan(3703)
  • Isu Lainnya(1053)
  • Kesejahteraan Rakyat(3703)
  • Majalah Parlementaria(5)
  • Politik dan Keamanan(4586)
  • Populer(418)
  • Uncategorized(4)

TAG POPULER

#Seputar Parlemen#Berita Utama#Komisi X#Komisi III#Komisi IV#BKSAP#Komisi VIII#Komisi IX#Komisi II#Komisi VII

ARSIP BERITA

INFOGRAFIS

Syarat dan Ketentuan Umum
Majalah Parlementaria Edisi 258

Link Flipbook : https://online.anyflip.com/fhwbw/fndh/mobile/index.html

Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI
Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI

PODCAST

IKUTI KAMI

E-Media DPR RI – Referensi Berita Parlemen Terkini
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
miras|Newport|Promosi Miras|Sidang Tahunan|Sidang Bersama|Marwah Lembaga|energi|WNI|petani|impor|PPPK|Bank Indonesia|RAPBN 2027
Jakarta:
Cerah
30°C
Terasa: 32°C
Lembab: 58%
Angin: 17 km/h