Komisi I Ungkap Maraknya Praktik BTS Palsu, Minta Komdigi Segera Bentuk Tim Penindakan

PARLEMENTARIA, BANDUNG – Komisi I DPR RI menyoroti maraknya praktik BTS palsu yang digunakan untuk penipuan digital. Wakil Ketua Komisi I DPR RI Anton Sukartono Suratto mengaku prihatin dengan modus operandi yang semakin canggih dan merugikan masyarakat.

“Tadi dijelaskan kita juga ada BTS palsu. Ngeri juga. Alatnya ditaruh di mobil, muter-muter ke daerah-daerah, frekuensinya dari 4G diturunkan jadi 2G. Begitu buka SMS, langsung terhubung ke link penipuan,” ungkapnya kepada Parlementaria usai memimpin Kunjungan Kerja Komisi I dengan Dirjen Infrastruktur Digital Kementerian KomDiGi di Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio di Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu (11/2/2026).

Untuk itu, Komisi I DPR RI mendorong adanya tim penindakan yang mampu memonitor dan mendeteksi aktivitas mencurigakan secara cepat. Penegakan hukum yang tegas dinilai penting agar menimbulkan efek jera.

“Dengan adanya tim penindakan jaringan ini, akan dimonitor mana yang ada kecurigaan menjadi penipuan atau BTS palsu dan segera ditindaklanjuti. Penipu ini harus kita hukum, harus ada efek jera,” tegas Politisi Fraksi Partai Demokrat ini.

Dalam menjalankan fungsi pengawasan dan anggaran, Komisi I DPR RI juga akan mendorong penguatan kelembagaan di Kementerian Komunikasi dan Digital (KomDiGi), termasuk dari sisi alat, regulasi, hingga sumber daya manusia (SDM).

“Kita punya fungsi anggaran. Kita tanyakan bagaimana masalah alat-alatnya, regulasinya, SDM-nya. Kalau memang kurang, kita diskusi lagi bagaimana memperkuatnya. Insyaallah dari fungsi anggaran kita akan memastikan KomDiGi bisa melaksanakan hal tersebut,” ujar politisi Fraksi Demokrat tersebut.

Anton menambahkan, upaya pemberantasan kejahatan digital tidak bisa dilakukan sendiri, melainkan harus bersinergi dengan berbagai lembaga terkait, termasuk Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) serta aparat penegak hukum.

“Kita selama ini bekerja sama terus dengan semua pihak. Kita tidak punya hak menangkap, jadi harus bersinergi. Intinya kita ingin negara kita aman dan menciptakan ruang digital yang aman bagi masyarakat,” katanya.

Sementara itu, Dirjen Infrastruktur Digital dari Kementerian KomDiGi Wayan Toni Supriyanto menyampaikan pihaknya terus berupaya menjaga spektrum frekuensi agar tidak terjadi intervensi maupun gangguan yang merugikan masyarakat.

“Kita selalu berupaya menjaga frekuensi yang digunakan masyarakat agar tidak ada intervensi. Keberadaan Balmon di seluruh Indonesia, khususnya di Bandung, untuk menjaga ketahanan dan frekuensi agar tetap aman,” jelas Wayan.

Ia juga mengapresiasi dukungan dan pengawasan dari Komisi I DPR RI dalam mendorong transformasi digital nasional.

“Kami senang dikunjungi Komisi I DPR RI. Kami selalu diawasi untuk bisa mencapai tujuan-tujuan pemerintah, terutama dalam tugas kami mendukung transformasi digital,” pungkasnya. •mri/rdn