//
Anggota Komisi I DPR RI, Nurul Arifin dalam pertemuan dengan Dirjen Infrastruktur Digital Kementerian KomDiGi Wayan Toni Supriyanto di Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio di Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu.
PARLEMENTARIA, Bandung – Anggota Komisi I DPR RI Nurul Arifin menyoroti maraknya praktik BTS palsu yang digunakan sebagai modus penipuan digital. Dalam kunjungan kerja Komisi I ke Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio, ia mengaku baru mendapatkan penjelasan komprehensif terkait pola kejahatan tersebut yang dinilai sangat merugikan masyarakat.
“Tadi juga mengemuka di sini masalah yang buat saya juga baru, yaitu fake BTS terkait dengan penipuan yang marak sekali,” ujar Nurul kepada Parlementaria usai mengikuti pertemuan dengan Dirjen Infrastruktur Digital Kementerian KomDiGi Wayan Toni Supriyanto di Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio di Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu (11/2/2026).
Menurutnya, praktik ini dilakukan oleh oknum-oknum penjahat dengan memanfaatkan celah pada spektrum frekuensi. Bahkan, dalam beberapa kasus yang terungkap, pelakunya merupakan warga negara asing.
“Yang dilakukan banyak sekali oleh warga negara asing. Tadi juga disampaikan sudah pernah menangkap dua orang dan bukan warga Indonesia, tetapi mereka terputus dengan aktor di atasnya,” ungkapnya.
Nurul menjelaskan, modus operandi fake BTS tergolong canggih karena mampu mengganggu jaringan seluler dengan cara menurunkan kualitas sinyal secara paksa. “Mereka bisa ngejamming frekuensi dari 4G menjadi turun ke 2G, lalu menyebarkan SMS penipuan. Setelah itu di-upload lagi ke 4G sehingga bisa terkoneksi kembali,” jelasnya.
Ia menambahkan, korban yang lengah dan mengklik tautan dalam pesan singkat tersebut berisiko kehilangan data pribadi yang kemudian dimanfaatkan untuk aksi kejahatan lanjutan. “Kalau ada orang lengah, klik, lalu masukkan data, datanya bisa tersedot. Ini bisa menyebabkan penipuan secara sistem karena gerak-geriknya sangat profesional,” tegas Nurul.
Kondisi ini, lanjutnya, menunjukkan bahwa kejahatan digital kini telah berkembang dengan pola yang terorganisir dan memanfaatkan teknologi tinggi. Oleh karena itu, diperlukan respons yang tidak kalah canggih dari negara.
“Terlihat sekali ini dilakukan secara profesional. Artinya negara juga harus punya kemampuan yang seimbang untuk melindungi masyarakat,” kata Politisi Fraksi Partai Golkar ini.
Nurul juga mengungkapkan bahwa sektor perbankan turut merasakan dampak dari maraknya penipuan berbasis fake BTS tersebut. Bahkan, perbankan disebut meminta dukungan teknologi untuk membantu investigasi. “Ternyata perbankan juga meminta bantuan untuk menginvestigasi ini, karena mereka sendiri terkendala dengan teknologinya,” ujarnya.
Dari kunjungan tersebut, Nurul mengaku memperoleh banyak masukan penting yang akan menjadi perhatian Komisi I dalam menjalankan fungsi pengawasan dan anggaran.
“Saya kira kami di sini mendapatkan insight yang sangat bagus, dan kami berharap anggaran sifatnya bisa dikendalikan dan juga diarahkan secara preventif,” jelasnya.
Ia menekankan pentingnya penguatan perangkat dan peralatan canggih guna mengimbangi kemampuan para pelaku kejahatan siber. “Tentu ini membutuhkan banyak alat-alat dan peralatan yang canggih untuk menyeimbangkan kemampuan penjahat-penjahat seluler itu,” pungkas Nurul Arifin. •mri/rdn
