Pengamanan Pelabuhan Patimban Harus Terintegrasi, Adaptif, dan Perkuat Postur Pertahanan Wilayah Barat

PARLEMENTARIA, Cirebon – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno Laksono menegaskan bahwa optimalisasi pengamanan Pelabuhan Internasional Patimban, tidak dapat dipandang sebagai agenda rutin pengamanan objek vital semata. Melainkan bagian dari strategi besar pertahanan negara di wilayah barat Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Dave dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I DPR RI ke Korem 063/Sunan Gunung Jati. Menurutnya, peningkatan aktivitas di Pelabuhan Patimban sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) menghadirkan implikasi keamanan yang semakin kompleks, baik dari aspek pertahanan, ekonomi, maupun kedaulatan negara.

“Patimban bukan sekadar pelabuhan. Ia adalah simpul logistik strategis nasional. Karena itu, sistem pengamanannya harus terintegrasi, adaptif, dan mampu menjawab dinamika ancaman multi domain,” ujar Dave saat memimpin Tim Kunjungan kerja spesifik Komisi I DPR RI Ke Korem 063/ SGJ, Cirebon Jawa Barat, Rabu (12/2/2026).

Ia menekankan, dalam konteks Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025, TNI memiliki mandat yang semakin luas, termasuk dalam pelaksanaan Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Perluasan mandat tersebut harus diiringi dengan kesiapan organisasi dan penguatan kapasitas satuan teritorial.

“Penyesuaian terhadap perluasan tugas OMSP harus dibarengi dengan kesiapan struktur, personel, dan dukungan sarana-prasarana. Jangan sampai ada gap antara mandat normatif dan kesiapan operasional,” tegas Politisi Fraksi Partai Golkar tersebut.

Menurut Dave, Korem 063/Sunan Gunung Jati sebagai unsur pelaksana Kodam III/Siliwangi memiliki posisi strategis dalam memastikan stabilitas keamanan wilayah, terutama dalam mendukung kelancaran arus logistik nasional dan perlindungan obyek vital.

Ia menyoroti pentingnya efektivitas pembinaan teritorial sebagai instrumen deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan. Tidak hanya sebagai administratif. Melainkan harus menjadi sistem deteksi dan respons dini terhadap ancaman, baik konvensional maupun non-konvensional.

Dalam kunjungan kerja yang juga dihadiri oleh Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto, dan beberapa anggota Komisi I DPR RI lainnya, seperti Elita Budiati, Sabam Rajagukguk, dan Mahfudz Abdurrahman ini, juga menekankan perlunya penguatan sinergi lintas sektor dalam pengamanan Pelabuhan Patimban. Termasuk koordinasi antara TNI, Polri, pemerintah daerah, dan otoritas pelabuhan.

“Pengamanan objek vital nasional harus berbasis kolaborasi. Tidak bisa berdiri sendiri. Integrasi komando, komunikasi, dan dukungan logistik menjadi kunci,” tambahnya.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa fungsi pengawasan DPR RI tidak berhenti pada peninjauan lapangan, tetapi memastikan bahwa kebutuhan riil satuan teritorial dapat terakomodasi dalam kebijakan dan dukungan anggaran yang proporsional.

“Kami ingin memastikan bahwa postur pertahanan di wilayah barat Indonesia semakin kuat, selaras dengan dinamika ancaman dan kepentingan strategis nasional,” pungkasnya.

Melalui penguatan sistem pengamanan Pelabuhan Internasional Patimban dan objek vital lainnya, Komisi I DPR RI berharap terbangun sistem pertahanan wilayah yang tangguh, adaptif, dan mampu menjamin stabilitas nasional dalam jangka panjang. •ayu/rdn