//
Anggota Komisi XIII DPR RI, Mafirion, saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XIII DPR RI ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Dumai, Riau, Kamis (5/2/2026). Foto: Blf/Karisma.
PARLEMENTARIA, Dumai – Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion menegaskan bahwa penguatan kerja sama lintas sektor menjadi kunci utama dalam menghadapi persoalan keimigrasian di wilayah pesisir Dumai yang berbatasan langsung dengan Malaysia melalui Selat Malaka. Hal tersebut disampaikannya saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XIII DPR RI ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Dumai, Riau, pada (5/2/2026).
Menurut Mafirion, kompleksitas persoalan di wilayah perbatasan tidak bisa ditangani oleh Imigrasi secara mandiri. Persoalan seperti praktik keberangkatan pekerja migran Indonesia (PMI) nonprosedural yang dilakukan melalui jalur tidak resmi dan lokasi-lokasi illegal masih terjadi.
“Permasalahan di pesisir, di daerah perbatasan dengan Malaysia ini, bukan mereka berangkat tidak pakai dokumen saja, tapi juga berangkat dari tempat-tempat ilegal, tempat gelap. Ini tentu menyulitkan Imigrasi,” ujar Mafirion.
Ia menekankan bahwa fungsi pencegahan seharusnya diperkuat sejak daerah asal PMI, bukan semata di titik keberangkatan seperti Dumai yang justru menjadi gerbang kedua. Oleh karena itu, Mafirion mendorong penguatan program desa binaan dan edukasi keimigrasian di wilayah-wilayah kantong PMI seperti Jawa, Lampung, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.
“Yang paling penting itu justru edukasi di daerah asal oleh Kementerian Imigrasi. Kalau di sini, Dumai, sudah menjadi gerbang pemberangkatan, sehingga kesulitannya jauh lebih besar,” jelasnya.
Data Kantor Imigrasi Kelas I TPI Dumai menunjukkan bahwa Dumai tidak hanya menjadi jalur keberangkatan, tetapi juga menjadi wilayah pemulangan PMI bermasalah. Pada tahun 2025 saja, tercatat lebih dari 2.300 PMI nonprosedural dipulangkan dari Malaysia melalui Pelabuhan Dumai .
Kondisi tersebut, menurut Mafirion, menimbulkan pertanyaan kelembagaan terkait pembagian tugas antarinstansi, termasuk Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) yang menangani Pekerja Migran Indonesia.
“Perlu kejelasan, apakah ini menjadi tugas Imigrasi atau instansi lain. Kalau memang menjadi tugas, tentu beban kerja Imigrasi harus dipikirkan, termasuk fasilitas dan dukungannya,” tegas Legislator Partai Kebangkitan Bangsa.
Komisi XIII menilai, dengan karakteristik Dumai sebagai wilayah pesisir strategis, diperlukan kebijakan khusus dan pendekatan terpadu agar pengawasan keimigrasian tetap berjalan optimal sekaligus melindungi PMI dari risiko TPPO. •blf/aha
