Komisi II Bongkar Persoalan Perbatasan Papua–PNG, Harus Ada Solusi Nyata!

PARLEMENTARIA, Jayapura – Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy memimpin kunjungan kerja Panitia Kerja (Panja) Pengelolaan Perbatasan Wilayah Negara ke Kota Jayapura, Papua, Rabu (4/2/2026). Kunjungan ini dilakukan untuk menginventarisasi serta menyerap aspirasi berbagai pihak terkait kondisi perbatasan antara Indonesia, khususnya Papua, dengan negara Papua Nugini. 

“Hari ini kunjungan Panitia Kerja Pengelolaan Perbatasan Wilayah Negara, Komisi II DPR RI,” ujar Rifqinizamy kepada Parlementaria usai memimpin pertemuan dengan Wamendagri serta Gubernur Papua dan kepala BNPB di gedung pertemuan Kantor Gubernur Papua, kota Jayapura, Rabu (4/2/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Komisi II DPR RI menggelar rapat bersama sejumlah pemangku kepentingan, mulai dari Pemerintah Provinsi Papua, DPRD Provinsi Papua, pemerintah kabupaten, hingga berbagai instansi terkait. Rifqinizamy menegaskan bahwa masukan dari daerah sangat penting untuk menggambarkan kondisi riil di wilayah perbatasan. 

“Kami hari ini menginventarisir dan menyerap aspirasi terkait dengan bagaimana kondisi perbatasan antara Papua dengan negara Papua Nugini,” katanya.

Rifqinizamy menjelaskan, persoalan perbatasan tidak bisa dilihat secara parsial, melainkan harus melibatkan banyak pihak lintas sektor. Oleh karena itu, Panja Komisi II sengaja menghadirkan multi-stakeholders dalam forum tersebut. 

“Selain melakukan rapat dengan multi stakeholders hari ini, dari Pemprov, dari DPRD, dari pemerintah kabupaten, dari berbagai instansi yang ada di Provinsi Papua,” ungkap Politisi Fraksi Partai NasDem ini.

Selain rapat koordinasi, Panja Komisi II DPR RI juga dijadwalkan meninjau langsung Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Skouw yang berada di wilayah Papua. Kunjungan lapangan ini bertujuan untuk melihat secara langsung pelayanan dan infrastruktur perbatasan. “Kami juga hari ini akan berkunjung ke PLBN Skouw yang ada di Provinsi Papua ini,” ujar Rifqinizamy.

Menurut Rifqinizamy, berbagai persoalan yang muncul di kawasan perbatasan perlu diurai secara komprehensif agar dapat ditemukan solusi yang tepat. Ia menekankan bahwa solusi tersebut bisa berada pada berbagai level kebijakan. “Kami berharap dengan ini berbagai macam problem perbatasan bisa kita urai dan bisa mencarikan solusinya,” tegasnya.

Lebih lanjut, Rifqinizamy menyebut bahwa solusi yang dimaksud tidak hanya sebatas teknis, tetapi juga dapat menyentuh aspek regulasi dan kelembagaan. “Apakah itu solusi pada level regulasi, perbaikan atau revisi terhadap sejumlah undang-undang, maupun kemudian solusi dalam konteks kelembagaan,” jelasnya.

Komisi II DPR RI, lanjut Rifqinizamy, memiliki mitra kerja strategis dalam pengelolaan wilayah perbatasan, salah satunya Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). Lembaga tersebut berperan sebagai leading sector yang mengoordinasikan banyak kementerian dan lembaga. “Kami memiliki mitra kerja, salah satunya adalah Badan Nasional Pengelola Perbatasan yang hari ini menjadi leading sector bagi 40 kementerian, lembaga, dan provinsi di Indonesia,” katanya.

Rifqinizamy mengakui bahwa pengelolaan perbatasan hingga saat ini masih belum sepenuhnya sempurna. Oleh karena itu, kunjungan kerja Panja Komisi II ke Papua menjadi bagian dari upaya penyempurnaan kebijakan dan pelaksanaan di lapangan. “Tidak sempurna dan karena itu kemudian kunjungan kerja ini menjadi bagian untuk kita menyempurnakan hal-hal tersebut,” pungkas Rifqinizamy. •mri/rdn