//
Anggota Komisi VII DPR RI Samuel JD Wattimena saat mengikuti rapat di Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2026). Foto : Aditya/Andri.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Penanganan sampah di kawasan wisata menjadi sorotan Komisi VII DPR RI sebagai respons atas kritik Presiden terhadap kondisi kebersihan di sejumlah destinasi pariwisata nasional. Turut menanggapi, Anggota Komisi VII DPR RI Samuel JD Wattimena menilai pengelolaan sampah di destinasi wisata hingga kini masih belum berjalan optimal, sehingga memerlukan langkah yang lebih serius dan berkelanjutan.
“Isu sampah ini tidak bisa ditangani secara simbolik. Membersihkan sesaat itu baik, tapi yang lebih penting adalah sistem dan pengawasannya,” ujar Samuel saat ditemui Parlementaria di Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2026).
Ia pun menegaskan, persoalan sampah di destinasi wisata memang bukan semata tanggung jawab Kementerian Pariwisata. Namun demikian, ungkapnya, kementerian tersebut tetap berperan penting untuk memastikan program kebersihan pariwisata dijalankan secara konsisten di daerah. “Ini lintas kementerian, lintas pemerintah daerah, dan juga melibatkan Masyarakat tapi Kementerian Pariwisata harus aktif memantau dan turun ke lapangan, bukan hanya menyampaikan imbauan,” tegasnya.
Samuel menilai, kritik Presiden terhadap kondisi kebersihan di sejumlah destinasi wisata harus menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola kebersihan secara menyeluruh. Ia juga mengingatkan agar pendekatan yang dilakukan tidak bersifat reaktif, melainkan proaktif dan berkelanjutan. “Jangan menunggu viral atau dikritik dulu baru bergerak. Yang dibutuhkan itu pemantauan rutin, evaluasi, dan tindak lanjut yang jelas,” ujar Legislator Fraksi PDI Perjuangan tersebut.
Selain itu, menurutnya, kenyamanan wisatawan sangat bergantung pada kebersihan destinasi. Jika persoalan sampah tidak ditangani dengan serius, ia menilai isu ini berdampak langsung pada citra pariwisata nasional dan minat kunjungan wisatawan. “Wisatawan datang ingin menikmati alam dan budaya kita. Kalau pantainya kotor, lingkungannya tidak terjaga, tentu ini jadi catatan buruk,” katanya.
Komisi VII DPR RI, lanjut Samuel, akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan dan program pariwisata, termasuk memastikan pengelolaan kebersihan destinasi menjadi bagian penting dalam pembangunan pariwisata nasional yang berkelanjutan. “Kita ingin pariwisata tumbuh, tapi juga tertata dan nyaman. Itu yang terus kami dorong,” pungkasnya. •fa
