//
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani, dalam Rapat Uji Kelayakan dan Kepatutan (fit and proper test) Calon Anggota Dewas BPJS Kesehatan, di Ruang Rapat Komisi IX, Senayan, Jakarta, Selasa,.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menyoroti pentingnya profesionalitas Dewan Pengawas (Dewas) BPJS Kesehatan di tengah dinamika dan potensi tarik-menarik kepentingan dengan jajaran direksi. Hal tersebut disampaikan Netty dalam Rapat Uji Kelayakan dan Kepatutan (fit and proper test) Calon Anggota Dewas BPJS Kesehatan, saat memberikan pendalaman kepada calon nomor urut 9, Lula Kamal, yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi IX, Senayan, Jakarta, Selasa, (3/2/2026).
Netty menegaskan bahwa hingga saat ini Komisi IX DPR RI masih mencatat sejumlah persoalan dalam hubungan kerja antara Dewas dan Direksi BPJS Kesehatan. Salah satunya terkait minimnya informasi yang disampaikan Dewas kepada Komisi IX setelah proses pemilihan selesai.
“Kita masih melihat ada catatan yang perlu disampaikan kepada Dewas. Setelah terpilih, biasanya tidak terlalu memberikan informasi kepada Komisi IX, dan Dewas juga masih terlihat berada pada posisi ketergantungan di bawah Direksi,” ujar Netty.
Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi melemahkan fungsi pengawasan Dewas yang seharusnya berjalan independen dan profesional. Oleh karena itu, Netty meminta penjelasan konkret mengenai langkah-langkah yang akan ditempuh calon Dewas untuk menjaga independensi dan profesionalitas di tengah relasi kerja dengan Direksi BPJS Kesehatan.
Selain itu, Netty juga mengapresiasi rekam jejak dan upaya yang telah ditunjukkan Lula Kamal dalam isu jaminan kesehatan. Namun demikian, ia menekankan perlunya indikator kinerja yang jelas apabila yang bersangkutan dipercaya menjadi Dewas BPJS Kesehatan. “Kira-kira indikator pergerakan apa yang Ibu canangkan sebagai Dewas BPJS Kesehatan?” tanyanya.
Dalam pendalaman berikutnya, Netty menyoroti pernyataan calon Dewas terkait potensi defisit dan ketahanan dana BPJS Kesehatan. Ia meminta klarifikasi mengenai konsep efisiensi anggaran yang disebutkan, mengingat BPJS Kesehatan bukanlah lembaga profit.
“BPJS Kesehatan itu tugasnya membayar klaim layanan kesehatan yang diberikan fasilitas kesehatan kepada masyarakat. Kita tidak sedang berbisnis dengan rakyat. Jadi saya minta dijelaskan, efisiensi anggaran oleh Direksi itu seperti apa,” tegas Netty.
Tak hanya itu, Netty juga memberikan perhatian khusus terhadap implementasi Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) yang hingga kini belum terealisasi sesuai target. Ia menilai, meski KRIS telah lama dibahas dan memiliki landasan konstitusional serta undang-undang, pelaksanaannya terus mengalami penundaan.
“Target implementasi KRIS ini selalu mundur. Batal, dijadwalkan ulang, lalu mundur lagi. Sebagai calon Dewas BPJS Kesehatan, apa saran yang akan Ibu sampaikan agar KRIS ini bisa benar-benar terwujud sebagaimana harapan menghadirkan layanan yang berkeadilan dan manusiawi?” ujarnya.
Lebih lanjut, Netty juga menyoroti kesiapan rumah sakit dalam menerapkan KRIS, khususnya fasilitas kesehatan dengan kondisi fiskal dan arus kas yang terbatas. Ia mempertanyakan bentuk insentif yang perlu diberikan agar rumah sakit tetap mampu menjalankan KRIS tanpa mengorbankan keberlanjutan layanan.
“Kira-kira insentif apa yang harus diberikan agar semua rumah sakit bisa menerapkan KRIS secara berkeadilan dan manusiawi, terutama bagi rumah sakit yang kondisi keuangannya terbatas,” tambah Netty. •bit/aha
