Komisi II Soroti Kredit Macet dan Rendahnya Penyaluran UMKM di BJB

PARLEMENTARIA, Bandung – Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Macan Yusuf, menyoroti sejumlah persoalan yang masih dihadapi Bank Jabar Banten (BJB), meski menjadi salah satu bank daerah terbaik di tingkat nasional. Hal itu disampaikan Dede saat mengikuti kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI ke Bandung, Jawa Barat, Rabu (28/01/2026).

Dalam kunjungan tersebut, Dede menyebutkan bahwa BJB saat ini memiliki total aset yang mencapai sekitar Rp200 triliun. Namun, menurutnya, besarnya aset tersebut belum sepenuhnya diimbangi dengan kinerja penyaluran kredit yang sehat dan merata, khususnya kepada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Ia menilai masih terdapat permasalahan serius terkait kredit bermasalah atau kredit macet yang terjadi sejak bertahun-tahun lalu. “Kredit macet tersebut diduga muncul akibat kurang cermat dan kurang telitinya manajemen dalam memberikan kredit kepada perusahaan-perusahaan tertentu yang memiliki kedekatan khusus,” kata Politisi Fraksi Partai Demokrat ini.

Selain itu, Dede juga menyoroti rendahnya penyaluran kredit UMKM oleh BJB. Dari total aset sekitar Rp200 triliun, penyaluran kredit untuk UMKM disebutnya masih berada di kisaran Rp5 triliun. Angka tersebut dinilai jauh dari kebutuhan riil masyarakat, khususnya pelaku usaha kecil di Jawa Barat.

“Tadi sudah disampaikan oleh direksi, target penyaluran kredit UMKM ke depan bisa mencapai 10 hingga 20 persen. Artinya, sekitar Rp20 triliun diharapkan bisa masuk ke sektor UMKM dalam dua tahun ke depan,” ujar Dede. 

Ia pun menyampaikan apresiasi atas target tersebut dan berharap kemudahan akses kredit benar-benar dapat dirasakan masyarakat. Dede pun mengungkapkan, berdasarkan temuannya di lapangan, banyak pelaku usaha kecil mengeluhkan sulitnya mengakses kredit dari BJB. Faktor penyebabnya antara lain kehati-hatian yang berlebihan, sikap yang terlalu pruden, serta persyaratan kredit yang dinilai terlalu rumit bagi UMKM.

Kondisi tersebut, menurutnya, justru membuat bank daerah kalah bersaing dengan rentenir yang menawarkan pinjaman lebih mudah meski dengan bunga tinggi. 

“Padahal, BJB sebagai bank milik daerah diharapkan dapat menyalurkan kembali dana masyarakat Jawa Barat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat, khususnya di sektor UMKM,” jelasnya.

Ia berharap ke depan BJB dapat lebih fokus pada pembangunan ekonomi masyarakat menengah ke bawah. Menurut Dede, hal itu sangat bergantung pada kebijakan direksi dan dewan komisaris, yang sebelumnya menyatakan optimisme mampu menyalurkan kredit kepada sekitar 100 ribu UMKM dalam kurun waktu dua tahun.

Namun demikian, Dede mengingatkan agar penyaluran kredit tersebut benar-benar menyasar UMKM yang nyata dan telah berjalan. Ia menegaskan agar tidak muncul UMKM “bayangan” atau fiktif yang dibentuk semata-mata untuk mengejar target angka penyaluran.

“UMKM-nya harus jelas, menyasar pasar-pasar yang memang sudah berjalan selama bertahun-tahun, bukan yang ujug-ujug jadi UMKM,” tegasnya. Ia menambahkan, hal tersebut menjadi bagian penting dari fungsi pengawasan DPR agar kebijakan yang diambil benar-benar berdampak bagi masyarakat. •mri/rdn