//
Anggota Komisi III DPR RI, Hasbiallah Ilyas, saat pertemuan dengan kepada Kapolda dan Kajati Jambi, di Mapolda Jambi, Kamis (22/02/2026). Foto: Dip/Karisma.
PARLEMENTARIA, Jambi – Anggota Komisi III DPR RI, Hasbiallah Ilyas, menyoroti serius maraknya aktivitas tambang emas ilegal yang dinilainya telah menimbulkan kerusakan lingkungan dan dampak sosial yang luas, khususnya di wilayah hukum Provinsi Jambi. Hal tersebut ia sampaikan saat meminta penjelasan langsung kepada Kapolda dan Kajati Jambi terkait perkembangan penanganan tambang ilegal tersebut.
Ia menegaskan bahwa tambang emas ilegal bukan hanya persoalan pelanggaran hukum, tetapi juga telah menyebabkan berbagai musibah dan kerusakan alam. Ia menyebutkan, berdasarkan data yang ada, luas lahan yang terdampak aktivitas pertambangan ilegal di wilayah Sumatera mencapai lebih dari satu juta hektare.
“Diakui atau tidak diakui, hampir 1.146.000 hektare lahan di Sumatera telah ditambang secara ilegal. Pohon-pohon ditebang, alam rusak, dan di Jambi ada beberapa titik yang kondisinya sangat memprihatinkan. Ini yang perlu kita cermati bersama,” ujarnya saat ditemui di Mapolda Jambi, Kamis (22/02/2026).
Menurutnya, dampak tambang ilegal tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga membawa mudarat langsung bagi masyarakat. Oleh karena itu, ia mempertanyakan sejauh mana penanganan yang telah dilakukan aparat penegak hukum hingga saat ini.
Selain kepada Kapolda, Politisi PKB ini juga secara khusus menyoroti peran Kejaksaan Tinggi Jambi. Ia mempertanyakan penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta meminta kejelasan mengenai sinergitas antara Kepolisian Daerah dan Kejaksaan Tinggi dalam menangani perkara tambang ilegal.
“Saya khawatir kalau Kapoldanya sudah maksimal, tapi di Kejatinya kurang. Padahal sinergitas itu kunci dalam penegakan hukum,” tegasnya.
Meski demikian, ia tetap menyampaikan apresiasi kepada Kejaksaan Agung atas sejumlah capaian dalam penanganan kasus ilegal, termasuk di sektor pertambangan dan perkebunan. Ia mencontohkan keberhasilan pengambilalihan jutaan hektare lahan sawit ilegal dengan anggaran yang relatif terbatas.
“Secara umum saya mengapresiasi Kejaksaan dan Jaksa Agung. Penanganan tambang ilegal di hampir separuh wilayah Indonesia menunjukkan hasil. Ini capaian yang patut dihargai,” tutupnya. •dip/aha
