//
Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang saat rapat kerja dengan Menteri Haji dan Umrah serta RDP dengan Kepala Badan Pelaksana dan Ketua Dewan Pengawas BPKH, di Gedung Nusantara II,.
PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menegaskan pentingnya kepastian seluruh aspek layanan jemaah dalam penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah/2026 Masehi. Hal itu ia sampaikan saat membuka rapat kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Haji dan Umrah serta rapat dengar pendapat dengan Kepala Badan Pelaksana dan Ketua Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (21/1/2026).
“Komitmen kita untuk melayani jemaah haji itu layanan terbaik. Karena itu, kami ingin semua tahapan persiapan ini benar-benar jelas dan bisa dipertanggungjawabkan,” kata Marwan saat memimpin rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Rapat tersebut merupakan tindak lanjut dari rapat sebelumnya pada 23 Desember 2025. Berdasarkan laporan Sekretariat Komisi VIII, rapat dihadiri 28 anggota dari tujuh fraksi, dengan tiga anggota lainnya berizin karena bertugas di alat kelengkapan dewan lain. Dengan demikian, korum dinyatakan tercapai dan rapat dibuka untuk umum.
Marwan menjelaskan, agenda utama rapat adalah membahas persiapan penyelenggaraan ibadah haji 2026 serta sejumlah isu aktual. Dalam pengantarnya, ia mengingatkan kembali beberapa poin penting yang menjadi hasil kesimpulan rapat Komisi VIII sebelumnya.
Pertama, Komisi VIII mendesak Menteri Haji dan Umrah memastikan pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) jemaah reguler terlaksana sesuai jadwal, paling lambat 9 Januari 2026. Kedua, memperjelas sisa kuota jemaah reguler pasca batas akhir pelunasan.
Ketiga, memastikan seluruh kontrak layanan penyelenggaraan ibadah haji dengan pihak syarikat telah ditandatangani dan sesuai dengan kesimpulan rapat kerja 25 November dan 23 Desember 2025. Keempat, sistem pembagian jemaah dalam kelompok terbang (kloter), baik saat keberangkatan maupun kepulangan.
“Termasuk juga penempatan hotel jemaah, kapasitas masing-masing hotel, serta kesiapan skema Murur dan Tanazul. Semua itu harus jelas,” ujarnya.
Selain kepada Menteri Haji dan Umrah, Komisi VIII juga menyoroti peran BPKH. Marwan menyebut, berdasarkan kesimpulan rapat 23 Desember 2025, BPKH diminta memastikan dana kelolaan untuk alokasi BPIH 2026 tersedia dengan baik, aman, dan mencukupi.
Komisi VIII juga meminta penjelasan mengenai dampak fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap pembiayaan haji, serta besaran dana dan jenis transfer yang telah dilakukan BPKH sejauh ini.
Menurut Marwan, proses persiapan haji tahun ini tergolong lebih maju dibandingkan periode sebelumnya. “Sekarang masih bulan Rajab–Sya’ban kita sudah mulai berproses dan hampir-hampir sudah kita selesaikan dengan baik. Dulu biasanya setelah Syawal baru bergumul dengan banyak persoalan,” kata dia.
Meski demikian, Komisi VIII masih menaruh perhatian pada potensi kuota yang tidak terserap. Ia mengingatkan, kuota haji Indonesia mencapai 221 ribu, sementara daftar tunggu mencapai sekitar lima juta orang.
“Kalau ada kuota yang tidak terserap, tentu itu jadi pertanyaan besar. Karena itu, kita sepakati, selama Saudi masih membuka upload data jemaah, maka tetap dimungkinkan perpanjangan waktu pengisian kuota,” ujar Politisi Fraksi PKB ini.
Marwan juga menyinggung soal besaran BPIH ke depan. Ia menilai, upaya menekan biaya di bawah angka tertentu akan semakin berat, seiring dengan komitmen memberikan layanan terbaik bagi jemaah.
“Menekan BPIH memang penting, tapi jangan sampai mengorbankan kualitas layanan. Ini yang harus kita jaga bersama,” tegasnya. •hal/rdn
