//
Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Syahrul Aidi Maazat. Foto : Ist/Andri.
PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Syahrul Aidi Maazat, menegaskan bahwa diplomasi parlemen menjadi instrumen strategis untuk memperkuat posisi Indonesia di tengah konflik global, rivalitas kekuatan besar, dan krisis kemanusiaan yang terus berkembang. Ia juga menyampaikan bahwa selain melalui jalur eksekutif, Indonesia juga dapat menjalankan Diplomasi politik luar negeri melalui jalur Parlemen.
Khususnya melalui BKSAP yang secara aktif membangun komunikasi antar-parlemen, memperjuangkan kepentingan nasional, serta mengawal arah kebijakan luar negeri pemerintah agar selaras dengan aspirasi masyarakat.
Dalam refleksi 2025 & Outlook Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia 2026, BKSAP secara aktif mengangkat sejumlah isu internasional sebagai studi kasus diplomasi parlemen. Isu-isu tersebut meliputi Palestina, konflik Sudan dan krisis Yaman, serta dinamika Timur Tengah yang melibatkan berbagai aktor kawasan, termasuk Uni Emirat Arab (UEA). BKSAP memandang isu-isu ini mencerminkan kompleksitas tantangan global yang menuntut pendekatan diplomasi aktif dan berimbang.
BKSAP menegaskan sikap konsisten Indonesia dalam mendukung perjuangan rakyat Palestina serta mendorong penyelesaian damai konflik Sudan dan Yaman melalui gencatan senjata, dialog politik, dan mekanisme multilateral. Melalui diplomasi antar-parlemen, Indonesia terus menyuarakan kepentingan kemanusiaan dan stabilitas kawasan di berbagai forum internasional.
Di kawasan Indo-Pasifik, BKSAP menilai rivalitas yang meningkat antara Amerika Serikat dan Tiongkok sebagai tantangan nyata bagi pelaksanaan politik luar negeri bebas-aktif. Menurut Syahrul, Indonesia harus tetap membuka ruang kerja sama dengan semua pihak tanpa mengorbankan kemandirian dan kepentingan strategis nasional.
Selain isu global, BKSAP menekankan bahwa keberhasilan diplomasi harus memberikan manfaat langsung bagi rakyat. Oleh karena itu, Ketua BKSAP menegaskan untuk menempatkan perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari agenda politik luar negeri nasional.
Di kawasan Indo-Pasifik, meningkatnya rivalitas Amerika Serikat–Tiongkok kembali menjadi tantangan utama. “Indonesia tidak boleh menjadi objek tarik-menarik kepentingan. Kita harus menerapkan hedging diplomacy terbuka bekerja sama, tetapi tidak menjadi alat geopolitik pihak mana pun,” tegasnya kepada Parlementaria, Kamis (18/12/2025).
Sebagai Legislator Dapil Riau II, ia juga menekankan penguatan perlindungan WNI, khususnya pekerja migran yang rentan penipuan, perdagangan manusia, dan deportasi paksa. Ia menyerukan sistem perlindungan yang lebih cepat, modern, dan berbasis perjanjian bilateral.
Syahrul turut menyoroti ancaman perubahan iklim dan kebencanaan, termasuk banjir besar di Sumatera. Ia menilai diplomasi Indonesia harus memasukkan agenda climate diplomacy dan humanitarian diplomacy, mulai dari teknologi satelit hingga pendanaan mitigasi global.
“Diplomasi Indonesia ke depan harus memperkuat posisi sebagai pemimpin Global South, berorientasi pada perlindungan rakyat, serta memastikan kerja sama luar negeri memberi manfaat nyata bagi ketahanan energi, pangan, pertahanan, teknologi, dan ruang siber” tegasnya
Menutup pernyataannya, Syahrul menyampaikan bahwa ke depan diplomasi parlemen akan bergerak lebih tegas, berdampak, dan berorientasi pada hasil. Dengan pendekatan tersebut, Indonesia tidak hanya hadir dalam percaturan global, tetapi juga tampil sebagai negara yang diperhitungkan dan dihormati. •bit/aha
