//
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ansory Siregar ketika melaksanakan Kunjungan Kerja Reses di Banda Aceh, Rabu (10/12/2025). Foto: Hal/Alma.
PARLEMENTARIA, Banda Aceh — Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ansory Siregar menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat dalam penanganan bencana serta percepatan pengurangan kemiskinan di Aceh. Ia menekankan bahwa efektivitas pembangunan di empat sektor ini memiliki kontribusi langsung terhadap penurunan angka kemiskinan.
Terlebih, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin Aceh pada Maret 2025 tercatat sebesar 12,33 persen, turun dari 12,64 persen pada September 2024. “Ini menunjukkan adanya perbaikan, namun tantangannya tetap besar, terutama karena Aceh merupakan wilayah yang rawan bencana,” ujar Ansory dalam sambutannya ketika melaksanakan Kunjungan Kerja Reses Komisi VIII DPR RI di Banda Aceh, Rabu (10/12/2025).
Dalam kesempatan itu, Ansory turut menyinggung bencana banjir dan tanah longsor yang melanda sebagian wilayah Sumatra bagian utara, Sumatra Barat juga termasuk Aceh. Ansory menilai, penanganan yang cepat dan tepat menjadi kunci agar risiko serta korban, baik jiwa maupun harta benda, dapat diminimalisasi.
Masyarakat yang awalnya berada sedikit di atas garis kemiskinan, jelasnya, bisa kembali jatuh miskin akibat terdampak bencana. Maka dari itu, ia mendorong semua pemangku kepentingan memperkuat koordinasi pada tahap tanggap darurat hingga rehabilitasi dan rekonstruksi.
“Walaupun bencana banjir dan tanah longsor di Pulau Sumatera tidak ditetapkan sebagai bencana nasional, semua kementerian dan lembaga, termasuk Komisi VIII DPR RI, tetap memobilisasi sumber daya untuk meringankan beban masyarakat Aceh,” ujarnya.
Ansory juga mengapresiasi solidaritas masyarakat yang turut memberikan bantuan. Ia berharap sinergi pemerintah dan masyarakat yang terbangun pada tahap tanggap darurat dapat semakin kuat pada proses rehabilitasi dan rekonstruksi.
Dalam kesempatan yang sama, Ansory menegaskan bahwa seluruh proses penanganan bencana harus berjalan efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan perundang-undangan.
“Transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prinsip dalam setiap langkah agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Di akhir sambutan, Ansory menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang membantu kelancaran kunker Komisi VIII DPR RI di Aceh. Ia berharap kehadiran Komisi VIII dapat memberi dorongan positif bagi ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana dan menekan angka kemiskinan di Aceh. •hal/aha
