No Point to Return, Pemindahan Ibu Kota ke IKN Jalan Terus!

PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi II DPR RI mendorong pemerintah untuk melakukan percepatan atau akselerasi pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) pada tahun 2026. Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, menegaskan bahwa proses pemindahan ibu kota ini bukan lagi dalam tahap evaluasi untuk pembatalan, melainkan pemastian pelaksanaan yang berkelanjutan.

“Bukan evaluasi, (tapi) akselerasi. Kalau evaluasi itu kesannya bisa jadi nanti kita batalin. Ini enggak ada kata batal, No point to return,” ujar Rifqi saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/12/2025).

Rifqi memaparkan bahwa saat ini jumlah ASN di IKN baru sekitar 6.000 orang dan belum signifikan. Tantangan utama yang dihadapi adalah ketersediaan hunian, di mana dari 1,3 juta ASN pusat, kapasitas rumah susun (rusun) yang tersedia di IKN baru menampung sekitar 15 ribu orang. Oleh karena itu, Komisi II meminta adanya skema prioritas bagi pejabat yang mendapatkan fasilitas rusun serta intervensi subsidi hunian bagi ASN lainnya.

“Karena itu kami concern di 2026 untuk melakukan akselerasi terhadap mutasi ASN ke IKN. Karena kalau tidak, pembangunan fisik infrastruktur IKN akan mubazir,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Rifqi menyambut baik rencana Wakil Presiden yang akan mulai berkantor di IKN pada tahun 2026. Ia mendorong agar langkah tersebut diikuti oleh para wakil menteri dan jajaran ASN untuk memboyong kegiatan pemerintahan ke ibu kota baru tersebut. •ipf,gal/rdn