Pertamina Harus Jeli Soal Perhitungan Kompensasi Subsidi BBM

PARLEMENTARIA, Nusa Dua — Anggota Komisi XI DPR RI Andi Yuliani Paris menegaskan pentingnya pengawasan terhadap subsidi bahan bakar minyak (BBM) agar kebijakan kompensasi pemerintah benar-benar diterima masyarakat yang berhak. Hal tersebut disampaikan dalam kunjungan kerja spesifik Komisi XI ke Nusa Dua, Bali, dalam rangka peninjauan kesiapan Pertamina dan jajaran unit PSO menghadapi periode Natal dan Tahun Baru (Nataru), Sabtu (6/12/2025).

Menurut Andi, fungsi Komisi XI salah satunya adalah memastikan subsidi dan kompensasi BBM tepat sasaran, sehingga pengawasan distribusi oleh Pertamina dan operator di lapangan harus berjalan efektif. “Pertama, karena ini di Komisi XI, di mana Komisi XI ini mengawasi sejauh mana subsidi dan kompensasi itu tepat sasaran. Salah satu hal yang dikelola Pertamina adalah subsidi bahan bakar minyak dan gas,” ujarnya. 

Ia menambahkan, subsidi energi memiliki dampak fiskal yang besar, sehingga penyimpangan penerima dapat berpengaruh terhadap perhitungan kompensasi. “Tentunya kita berharap bahwa subsidi yang diberikan oleh pemerintah dan kompensasi itu tepat sasaran,” tegasnya.

Dalam pelaksanaannya, Andi meminta Pertamina memperkuat pengawasan terhadap SPBU, SPBE, agen LPG, dan seluruh jaringan penjualan energi bersubsidi sehingga kuota benar-benar digunakan sesuai alokasinya. Ia mengingatkan agar tidak terjadi penyaluran yang tidak sesuai kelompok penerima. 

“Kita harapkan kerja sama, di mana pengawasan dari Pertamina kepada SPBU, kemudian SPBE, SPBU compact dan agen-agen yang menjual gas dan BBM betul-betul menggunakan alokasinya secara tepat kepada penerima subsidi. Jadi jangan sampai subsidi yang diberikan oleh pemerintah tidak tepat,” katanya.

Menjelang libur Nataru, Andi turut mengingatkan potensi peningkatan kebutuhan BBM transportasi dan LPG rumah tangga, seiring meningkatnya kunjungan wisatawan ke Bali. Menurutnya, lonjakan aktivitas konsumsi memasak di rumah tangga juga berpotensi menambah kebutuhan LPG bersubsidi maupun non-subsidi. 

“Biasanya jumlah wisatawan di Provinsi Bali meningkat dan tentunya perlu diperhatikan kecukupan bahan bakar untuk transportasi dan juga LPG untuk rumah tangga. Kegiatan rumah tangga akan meningkat,” jelasnya.

Andi juga menyinggung penggunaan solar dan biodiesel bagi angkutan logistik serta truk pengangkut kebutuhan pokok. Meski konsumsi biosolar disebut menurun, ia menilai perlu pengaturan jelas agar pemanfaatan tidak mengganggu alokasi subsidi. 

“Kadang-kadang ini harus ada komunikasi dan sosialisasi kepada masyarakat bahwa yang tidak berhak jangan menggunakan solar biodiesel yang subsidi,” lanjutnya. Ia menegaskan bahwa BBM non-subsidi harus diarahkan bagi pengguna yang memang tidak termasuk penerima bantuan energi pemerintah.

Dalam kesempatan itu, Andi menyampaikan harapan agar tidak terjadi kelangkaan, baik pada BBM maupun LPG, terutama pada wilayah yang menjadi destinasi wisata dengan potensi peningkatan mobilitas. 

“Tentunya kita berharap tidak ada lagi kelangkaan LPG, kemudian yang tidak berhak jangan pakai LPG yang subsidi, kemudian ketersediaan BBM di titik-titik di mana pariwisata kita semakin meningkat,” tuturnya. •blf/aha