Pengelolaan Wisata Dieng Perlu Ditata Ulang, BAM Peringatkan Dampaknya ke Masyarakat

PARLEMENTARIA, Banjarnegara — Wakil Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI, Agun Gunandjar, menegaskan perlunya penataan kewenangan yang jelas dalam pengelolaan kawasan wisata Dieng guna mencegah dampak negatif terhadap masyarakat lokal. Hal itu ia sampaikan dalam kegiatan Festival Aspirasi BAM yang digelar di Geopark Dieng, Banjarnegara, Senin (1/12/2025), sebagai bagian dari upaya menyambut pembangunan ekosistem pariwisata berkelanjutan di kawasan tersebut.

Agun mengungkapkan bahwa persoalan alih fungsi lahan dan tumpang tindih otoritas antarinstansi menjadi salah satu isu mendesak yang harus segera diatasi. “Saya lihat ada masalah alih fungsi di sini. Ketika kementerian sudah berkata, maka akan berdampak ke mana-mana,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa berbagai kementerian dan lembaga memiliki kepentingan berbeda dalam pengelolaan kawasan Dieng. “Ada Kementerian Kebudayaan karena nilai budayanya, ada Perhutani dari sisi lingkungan, ada pemerintah pusat dan daerah. Ini harus bisa diatasi,” kata Agun.

Politisi senior tersebut menekankan pentingnya melindungi masyarakat yang telah lama hidup, bekerja, dan membangun ekonomi di kawasan Dieng. “Jangan sampai masyarakat sudah berjuang hidup di sana, membangun ekonomi, tiba-tiba ada peraturan menteri menyatakan itu kawasan mereka sehingga masyarakat tergusur. Itu jangan sampai ada,” tegasnya.

Melalui Festival Aspirasi ini, BAM menyerap secara langsung berbagai masukan dan keluhan masyarakat, khususnya terkait ketidakjelasan otoritas dan risiko penggusuran akibat perubahan kebijakan. BAM menegaskan bahwa aspirasi tersebut akan menjadi perhatian dalam mendorong kebijakan pariwisata berkelanjutan yang adil dan berpihak kepada masyarakat Dieng. •est/aha