Lasarus: Banjir Bandang di Aceh–Sumut–Sumbar Anomali dan Perlu Respon Terintegrasi

PARLEMENTARIA, Jakarta – Banjir bandang beruntun yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dalam waktu hampir bersamaan menjadi perhatian serius Komisi V DPR RI. Skala kerusakan dan tingginya jumlah korban dinilai sebagai indikasi perlunya penguatan mitigasi dan sistem peringatan dini di daerah rawan bencana.

Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus menegaskan bahwa rangkaian bencana tersebut menunjukkan situasi yang tidak normal. Ia menilai pemerintah perlu mengevaluasi kesiapsiagaan menghadapi bencana yang sering terjadi terutama saat terjadi anomali.

“Sebagaimana kita ketahui dan cermati bersama, hampir bersamaan terjadi banjir bandang yang sangat besar di Aceh, kemudian Sumatera Utara dan Sumatera Barat,” ujar Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala BMKG dan Kepala BNPP/Basarnas di Senayan, Jakarta pada Senin (1/12/2025).

Dari data yang diperoleh, Lasarus menyampaikan bahwa Aceh mengalami kerusakan berat dengan 14 jembatan putus dan 12 titik jalan terputus. Kondisi serupa terjadi di Sumatera Utara, dengan 57 titik ruas jalan rusak di wilayah seperti Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, dan Sibolga. Sementara itu, Sumatera Barat mencatat sedikitnya 10 jembatan rusak dan korban jiwa akibat banjir bandang tersebut.

Informasi dari Kepala Basarnas menunjukkan bahwa total korban meninggal dan hilang mencapai sekitar 700 orang. Ia menilai angka tersebut masuk dalam kategori kejadian luar biasa dan menuntut kejelasan mengenai operasi pencarian korban. 

“Sering kita mengalami banjir, tanah longsor tapi menurut saya kejadian kali ini di Aceh, kemudian di Sumut, dan di Sumatera Barat ini anomali. Masuk kategori kejadian yang luar biasa, dengan korban 700 hampir 800 orang yang meninggal plus yang masih hilang sampai hari ini,” ungkapnya.

Ia menyampaikan bahwa Komisi V DPR RI telah memantau upaya BNPP/Basarnas sejak hari pertama bencana terjadi, sekaligus memberikan apresiasi atas kerja tim di lapangan yang bergerak di tengah kondisi sulit. Menurutnya, kepastian informasi bagi keluarga korban merupakan kewajiban moral pemerintah.

Pada kesempatan yang sama, ia juga menyampaikan bahwa tersebar informasi terkait siklon tropis yang terdeteksi di atas Sumatera. Fenomena ini memicu hujan dengan volume setara curah hujan satu bulan yang turun hanya dalam satu hari, sehingga memicu banjir bandang di sejumlah wilayah. Situasi ini didorong untuk menjadi evaluasi terhadap kemampuan peralatan deteksi dini yang dimiliki pemerintah.

“Ini kan juga fenomena, apakah teknologi kita, peralatan kita, sudah bisa mendeteksi ini? Sehingga masyarakat ada kewaspadaan,” tegas politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu.

Lebih jauh ia menilai koordinasi lintas lembaga antara BNPP/Basarnas, BMKG serta BNPB harus diperkuat sebagai respons atas bencana beruntun tersebut. Sinergi diperlukan agar pencegahan, mitigasi, dan penanganan bencana dapat dilakukan secara terintegrasi. Penguatan ini dianggap penting untuk memastikan masyarakat mendapatkan perlindungan maksimal dari ancaman bencana serupa di masa mendatang. •uc/aha