Harmonisasi Ideologi Negara dengan Kehidupan Sosial-Keagamaan Perkuat Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI  Martin Manurung menekankan perlunya harmonisasi antara ideologi negara dengan kehidupan sosial-keagamaan sebagai bagian dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurutnya, setiap organisasi hadir membawa perspektif dan pengalaman berbeda terkait penerapan nilai Pancasila di tengah komunitas masing-masing.

Hal itu disampaikan Martin dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Baleg DPR RI bersama sejumlah organisasi keagamaan dalam rangka penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (RUU BPIP), di Gedung Nusantara I, Senin (17/11/2025). RDPU ini dihadiri perwakilan dari  KWI, MUI, PGI, PHDI, PBNU,  serta  Al Washliyah.

“Dengan demikian pandangan yang disampaikan terkait tentang penerapan nilai Pancasila di lingkungan keagamaan, di lingkungan masyarakat kita, tantangan penerapan nilai Pancasila yang mungkin dihadapi di tengah-tengah masyarakat maupun di dalam organisasi-organisasi keagamaan, tentu harus kita dengarkan,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Martin membuka rapat dengan menyampaikan apresiasi atas kehadiran para tokoh lintas agama. Ia menegaskan bahwa masukan dari organisasi keagamaan memiliki nilai strategis dalam merumuskan kebijakan terkait pembinaan ideologi Pancasila.

“Kehadiran Bapak Ibu dari seluruh organisasi keagamaan merupakan kehormatan dan memberi semangat bagi kami dalam penyusunan RUU BPIP,” kata Martin.

Disebutkan bahwa bahwa rapat dihadiri 20 anggota dari tujuh fraksi. Meski tidak mensyaratkan kuorum, jumlah tersebut dianggap sangat memadai untuk pelaksanaan rapat. Baleg juga menyepakati pelaksanaan rapat hingga pukul 12.00 WIB.

Lebih lanjut, Ia menjelaskan bahwa RDPU ini merupakan tindak lanjut dari pembahasan Panitia Kerja (Panja) mengenai RUU BPIP. Menurutnya, kehadiran organisasi keagamaan penting karena memiliki peran sentral dalam internalisasi nilai Pancasila di tengah masyarakat.

“Nilai-nilai Pancasila harus bersinergi dengan seluruh komponen bangsa, termasuk organisasi keagamaan. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, menjadi fondasi bahwa ajaran agama merupakan sumber inspirasi ideologis,” jelasnya.

Martin juga menyoroti perlunya masukan terkait  tantangan penerapan Pancasila , mulai dari potensi intoleransi, radikalisme, hingga strategi menyinergikan pembinaan ideologi dengan ajaran agama.

Tak hanya itu, Ia mengungkapkan bahwa para anggota juga telah melakukan serap aspirasi selama masa reses, termasuk berdiskusi dengan konstituen terkait isu RUU BPIP. Masukan yang diperoleh menjadi bagian dari prinsip meaningful participation dalam penyusunan peraturan perundang-undangan.

“Kami mendapat masukan dari tokoh-tokoh, akademisi, hingga masyarakat di daerah pemilihan masing-masing. Ini bagian dari partisipasi bermakna sebagaimana prinsip penyusunan undang-undang,” ungkap Politisi Fraksi Partai NasDem ini.

Ia berharap RDPU ini menghasilkan masukan strategis yang dapat memperkaya substansi RUU BPIP agar menjadi instrumen yang inklusif dalam menjaga persatuan bangsa dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. •hal/rdn