Komcad di Kementerian Transmigrasi Tidak Sesuai Tupoksi, Harusnya Fokus Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

PARLEMENTARIA, Jakarta – Program pembentukan komponen cadangan (komcad) di Kementerian Transmigrasi dinilai tidak memiliki urgensi dan keluar dari fokus utama lembaga. Kritik itu disampaikan Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus dalam rapat kerja Komisi V DPR RI bersama Menteri Transmigrasi serta Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/11/2025).

Legislator Dapil Kalimantan Barat II itu menilai, dengan kondisi dan anggaran yang terbatas program tersebut justru mengaburkan arah kebijakan peningkatan kesejahteraan masyarakat transmigrasi. Lasarus mengaku heran dengan keputusan kementerian yang mengambil peran di bidang pertahanan. Ia menyebut hal itu tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) lembaga yang seharusnya fokus membina dan menyejahterakan warga transmigrasi di berbagai daerah.

“Saya masih mengganjal soal komponen cadangan itu. Kenapa? Karena Pak Menteri menjadi Menteri Transmigrasi belum lama. Tapi saya hidup berdampingan dengan Transmigrasi sudah lama, Pak. Di sini saya merasa program ini tidak urgen di Kementerian Transmigrasi,” ujarnya saat memimpin rapat tersebut.

Ia menegaskan, dengan anggaran hanya sekitar Rp1,8 triliun, kementerian seharusnya memprioritaskan program yang benar-benar menyentuh kebutuhan dasar masyarakat transmigrasi. Menurutnya, sulit untuk berbicara soal peningkatan kesejahteraan jika dana yang terbatas justru dialihkan untuk program yang tidak relevan.

“Untuk meningkatkan kesejahteraan semua masyarakat Transmigrasi, anggaran Bapak itu cuma Rp1,8 triliun. Digunakan untuk program yang seperti ini. Bagaimana mau meningkatkan kesejahteraan semua masyarakat Transmigrasi? Ada banyak transmigrasi yang tidak tersentuh hari ini,” tegas Lasarus.

Selain soal relevansi, ia juga mengkritik minimnya komunikasi antara kementerian dan DPR dalam proses perencanaan anggaran. Program tersebut disebut tidak pernah dibahas saat penyusunan APBN 2026, tetapi tiba-tiba muncul di akhir proses pembahasan.

“Saat kita membahas APBN 2026, Pak Menteri tidak pernah menyampaikan ini kepada kita. Tiba-tiba muncul belakangan, saya dengarnya malah di luar,” tegas Politisi Fraksi PDI-Perjuangan tersebut.

Lasarus mengungkapkan sempat menerima pertanyaan publik terkait alasan Kementerian Transmigrasi mengurusi hal-hal yang berkaitan dengan pertahanan. Ia menilai bidang tersebut sudah menjadi tanggung jawab Kementerian Pertahanan, bukan lembaga lain yang memiliki fokus pembangunan sosial dan wilayah.

“Pertanyaan saya, apakah Kementerian Pertahanan Keamanan nggak ngurus ‘barang’ ini? Harus (Kementerian) Transmigrasi, yang anggarannya nggak sebesar satu pesawat tempur. Persoalan kita di situ, mengganjalnya buat saya di situ,” ujarnya.

Menurutnya, mempertahankan tanah air memang tanggung jawab seluruh warga negara, tetapi bukan berarti setiap kementerian harus membuat program serupa. Ia khawatir jika praktik seperti ini terus berlanjut, maka akan menimbulkan tumpang tindih kebijakan dan pemborosan anggaran negara.

Kritik Lasarus juga diarahkan pada alokasi anggaran Rp15,6 miliar untuk pelatihan 300 orang dalam program tersebut. Menurutnya, dana sebesar itu seharusnya dapat digunakan untuk memperbaiki fasilitas umum dan meningkatkan taraf hidup masyarakat transmigrasi yang masih tertinggal.

“Saran saya, serahkanlah ini ke Kementerian Pertahanan Keamanan ada bidangnya. Kan itu tanggung jawab seluruh warga negara, Pak. Jadi, menurut saya ini tupoksinya tidak pas,” ucapnya.

Ia menegaskan bahwa setiap program pemerintah harus selaras dengan kesepakatan bersama dalam APBN, karena DPR turut menanggung tanggung jawab politik atas anggaran yang disetujui. Lasarus menegaskan tidak akan lagi menyetujui program sejenis di tahun mendatang jika tidak berorientasi langsung pada kesejahteraan transmigran.

“Ketika orang bertanya. Kenapa DPR menyetujui (program) seperti ini? Kan saya nggak bisa bilang, tanya Pak Menterinya dong! Karena saya menandatangani bersama kita anggaran itu. Jadi saya berharap, Pak Menteri yang sudah jalan (diselesaikan), tapi tolong 2026 saya tidak akan setuju, Pak. Saya tegaskan,” katanya.

Dengan tegas, Lasarus meminta agar fokus anggaran dikembalikan ke esensi tugas kementerian, yaitu memajukan kawasan transmigrasi dan memperkuat kesejahteraan warganya. Ia menilai pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan lingkungan, rumah ibadah, dan fasilitas umum jauh lebih mendesak ketimbang pembentukan satuan komponen cadangan.

“Tolong fokuskan anggaran betul-betul untuk menyejahterakan masyarakat transmigrasi. Warga transmigrasi kita dari Sabang sampai Merauke, Talaud sampai Pulau Rote, tapi berapa yang Bapak sentuh dengan APBN 2025 dan 2026? Jadi saya yang sudah jalan ini sudah lah. 2026 monggo kita fokus ke teman-teman di transmigrasi, terutama infrastruktur di kawasan transmigrasi. Ada masjidnya, gerejanya, jalan lingkungannya, fasilitas umumnya,” tutupnya.

Dalam rapat, Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara menjelaskan dasar pelaksanaan program komcad di bawah kementeriannya. Ia menyebut kebijakan itu bukan sekadar arahan Presiden, melainkan juga bagian dari amanat Pasal 30 UUD 1945 tentang bela negara.

“Bahwa urgensi Batalyon Komcad ini sebetulnya bukan hanya karena arahan Bapak Presiden yang dituangkan di dalam ABT. Tetapi juga ada dasarnya, yang pertama adalah Pasal 30 tentang kewajiban dan hak warga negara untuk melakukan bela negara,” kata Iftitah.

Iftitah menjelaskan, program ini sekaligus menjadi sarana pembentukan karakter dan peningkatan militansi warga transmigrasi. Ia menilai, masih banyak transmigran yang kembali ke daerah asal karena kurangnya kesiapan mental dan motivasi bertahan di wilayah baru.

Sebagai pilot project, 300 peserta yang direkrut dari kawasan transmigrasi kini tengah menjalani pelatihan di Bandung. Selain pelatihan dasar komcad, mereka juga dibekali kursus bahasa Jepang dan Tiongkok untuk mendukung program pemagangan ke luar negeri sebelum kembali membangun daerah transmigrasi. •uc/rdn