E-Media DPR RI – Referensi Berita Parlemen Terkini
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
karhutla|Bromo|Pendidikan|APBN|UMKM|Ekspor|listrik|perikanan|Bank Indonesia|PIP|PNBP|WNA|KIP
Jakarta:
Berawan
28°C
Terasa: 32°C
Lembab: 62%
Angin: 6 km/h
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Partner 1Partner 2

E-Media DPR RI

Biro Pemberitaan Parlemen Sekretariat Jenderal DPR RI - Gedung Nusantara II Lt.2, Kompleks Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan Jakarta – Indonesia 10270

© 2026 E-Media DPR RI. All rights reserved.

E-Media DPR RI – Referensi Berita Parlemen Terkini
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
karhutla|Bromo|Pendidikan|APBN|UMKM|Ekspor|listrik|perikanan|Bank Indonesia|PIP|PNBP|WNA|KIP
Jakarta:
Berawan
28°C
Terasa: 32°C
Lembab: 62%
Angin: 6 km/h
/
/
E-Media DPR RI – Referensi Berita Parlemen Terkini
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
karhutla|Bromo|Pendidikan|APBN|UMKM|Ekspor|listrik|perikanan|Bank Indonesia|PIP|PNBP|WNA|KIP
Jakarta:
Berawan
28°C
Terasa: 32°C
Lembab: 62%
Angin: 6 km/h
/
/
Berita/Industri dan Pembangunan

Guntur Sasono Soroti Percepatan Bantuan Alsintan dan Pembukaan Kembali Program Transmigrasi di Papua

Diterbitkan
Selasa, 4 Nov 2025 13.50 WIB
Bagikan:
Guntur Sasono Soroti Percepatan Bantuan Alsintan dan Pembukaan Kembali Program Transmigrasi di Papua

Anggota Komisi IV DPR RI Guntur Sasono dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi IV, di Jayapura, Papua, Jumat (31/10//2025). Foto: Singgih/vel.

PARLEMENTARIA, Jayapura – Komisi IV DPR RI menilai lambatnya penyaluran bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) menjadi salah satu hambatan utama dalam percepatan pengembangan lahan pertanian di Papua.

Anggota Komisi IV DPR RI Guntur Sasono mengungkapkan bahwa banyak bantuan dari pemerintah pusat masih tertahan di tingkat perencanaan dan belum sepenuhnya sampai ke lapangan.

“Dukungan alat pertanian seperti traktor dan mesin pengolah lahan masih tersendat. Ada yang baru di tahap rencana, ada yang belum sampai ke petani,” ujar Guntur kepada Parlementaria di sela-sela Kunjungan Kerja Reses Komisi IV, di Jayapura, Papua, Jumat (31/10//2025).

Ia menegaskan pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah agar program yang dirancang benar-benar memberikan dampak nyata bagi petani. “Kita ingin memastikan bantuan dari pusat betul-betul sampai ke bawah. Tanpa itu, target 25.000 hektare lahan pertanian di Papua sulit dicapai,” katanya.

Politisi Fraksi Partai Demokrat ini menambahkan, kehadiran Komisi IV di lapangan menjadi bukti keseriusan DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program ketahanan pangan. “Kami turun langsung karena ingin memastikan kinerja pemerintah berjalan sesuai rencana. Papua punya potensi besar, tapi perlu percepatan di lapangan,” tandasnya. 

Selain itu, ia pun mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan kembali program transmigrasi sebagai salah satu solusi untuk memperkuat sektor pertanian di Papua dan mencapai ketahanan pangan nasional.

Menurutnya, jumlah petani di Papua masih sangat terbatas, sedangkan lahan pertanian yang tersedia luas dan subur. Oleh karena itu, dibutuhkan tenaga kerja pertanian baru yang siap mengelola lahan produktif. “Saya secara pribadi menilai program transmigrasi perlu dipertimbangkan kembali. Banyak masyarakat di Jawa yang punya kemampuan bertani tapi tidak punya lahan,” tambahnya.

Ia menilai, program transmigrasi pada masa lalu terbukti mampu mendorong pemerataan ekonomi dan pembangunan di berbagai daerah. Namun, tantangan saat ini lebih kompleks karena adanya kendala sosial dan perbedaan kultur.

“Dulu transmigrasi bisa berjalan karena ada dorongan kuat dari pemerintah. Sekarang butuh pendekatan sosial yang lebih hati-hati, tapi demi ketahanan pangan masa depan, kenapa tidak?” tegasnya.

Guntur menekankan bahwa pengembangan pertanian di Papua tidak bisa hanya mengandalkan masyarakat lokal, melainkan perlu dukungan tenaga dan keterampilan dari luar daerah, disertai program pendampingan yang sensitif terhadap budaya setempat. •skr/rdn

Berita terkait

Maruli Siahaan Dorong Perluasan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Adat di Papua
Politik dan Keamanan
Maruli Siahaan Dorong Perluasan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Adat di Papua
Syaiful Huda Minta Program Dana Desa dan Transmigrasi Tepat Sasaran dan Transparan
Industri dan Pembangunan
Syaiful Huda Minta Program Dana Desa dan Transmigrasi Tepat Sasaran dan Transparan
Program KMNP Kembalikan Kejayaan Papua Lumbung Tuna di Kawasan Timur Indonesia
Industri dan Pembangunan
Program KMNP Kembalikan Kejayaan Papua Lumbung Tuna di Kawasan Timur Indonesia
Tags:#Seputar Parlemen#Komisi IV
Sebelumnya

Robert J. Kardinal: Masyarakat Transmigran di Raja Ampat Butuh Dukungan Pertanian dan Peternakan

Selanjutnya

Masyarakat Papua Lebih Memilih Sagu, Kebijakan Pangan Nasional Harus Adaptif dengan Konteks Lokal

Kembali ke Berita

TAUTAN CEPAT

Berita Populer
Pencarian Lanjutan

KATEGORI

  • Semua Kategori
  • Buletin Parlementaria(5)
  • Ekonomi dan Keuangan(1055)
  • Industri dan Pembangunan(3688)
  • Isu Lainnya(1045)
  • Kesejahteraan Rakyat(3691)
  • Majalah Parlementaria(5)
  • Politik dan Keamanan(4564)
  • Populer(418)
  • Uncategorized(4)

TAG POPULER

#Seputar Parlemen#Berita Utama#Komisi X#Komisi III#Komisi IV#BKSAP#Komisi VIII#Komisi IX#Komisi II#Komisi VII

ARSIP BERITA

INFOGRAFIS

Syarat dan Ketentuan Umum
Majalah Parlementaria Edisi 258

Link Flipbook : https://online.anyflip.com/fhwbw/fndh/mobile/index.html

SIDANG TAHUNAN MPR RI SIDANG BERSAMA DPR & DPD RI RAPAT PARIPURNA DPR RI

PODCAST

IKUTI KAMI

E-Media DPR RI – Referensi Berita Parlemen Terkini
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
karhutla|Bromo|Pendidikan|APBN|UMKM|Ekspor|listrik|perikanan|Bank Indonesia|PIP|PNBP|WNA|KIP
Jakarta:
Berawan
28°C
Terasa: 32°C
Lembab: 62%
Angin: 6 km/h