Dari Legislasi hingga Diplomasi, DPR Teguhkan Peran untuk Rakyat

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan capaian kinerja DPR RI sepanjang tahun sidang 2024–2025. Dalam bidang legislasi, DPR RI bersama pemerintah berhasil mengesahkan 16 rancangan undang-undang (RUU) menjadi undang-undang serta membahas 10 RUU yang saat ini berada pada tahap pembicaraan tingkat I.

Dalam fungsi anggaran, DPR RI bersama pemerintah melaksanakan pembahasan, pengawasan, hingga pertanggungjawaban anggaran negara. Setiap pembahasan selalu mencermati efektivitas penggunaan anggaran serta memberikan masukan kritis agar alokasi benar-benar bermanfaat bagi rakyat.

DPR RI juga aktif menjalankan fungsi pengawasan dengan membentuk tim pengawas, tim pemantau, hingga panitia kerja. Selain itu, dilakukan pula rapat dengar pendapat, rapat dengar pendapat umum, serta kunjungan kerja sebagai respons terhadap isu-isu masyarakat.

“Sepanjang tahun sidang 2024–2025, DPR RI menyelenggarakan 282 rapat kerja, 259 rapat dengar pendapat, 196 rapat dengar pendapat umum, dan 560 kunjungan kerja pengawasan,” jelas Puan dalam Pidato Penyampaian Laporan Kinerja DPR RI Tahun Sidang 2024-2025 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (2/10/2025).

Selain itu, DPR RI menerima 6.297 aspirasi masyarakat sejak 1 Oktober 2024 hingga 11 Agustus 2025, terdiri dari 5.519 melalui surat dan 778 melalui website resmi DPR RI. Aspirasi yang diterima kemudian diteruskan kepada alat kelengkapan dewan untuk ditindaklanjuti melalui rekomendasi kepada pemerintah.

“Dari total aspirasi tersebut, terdapat lima bidang permasalahan yang paling dominan, yaitu hukum, pertahanan dan reforma agraria, aparatur negara dan reformasi birokrasi, koperasi, serta agama. Pengawasan DPR RI diarahkan untuk meningkatkan kinerja pemerintah agar urusan rakyat semakin mudah dan sejahtera,” terang Puan.

DPR RI juga melaksanakan kewenangan memberi persetujuan dan pertimbangan terhadap calon pimpinan lembaga negara maupun badan yudikatif. Posisi strategis itu meliputi Kepala Badan Intelijen Negara, pimpinan KPK, Gubernur Bank Indonesia, hakim konstitusi, hingga duta besar luar biasa dan berkuasa penuh.

“Sebagai bagian dari masyarakat internasional, DPR RI menjalankan diplomasi parlemen dengan isu-isu global, seperti perubahan iklim, pembangunan berkelanjutan, isu kesehatan, partisipasi perempuan dalam politik, perdagangan digital, hingga isu kemerdekaan Palestina dan kemanusiaan di Myanmar,” kata Puan.

Ia menambahkan, seluruh laporan kinerja DPR RI tahun sidang 2024–2025 akan dituangkan secara lengkap dalam bentuk dokumen resmi. “Laporan ini adalah bentuk pertanggungjawaban DPR RI kepada rakyat dan akan terus membutuhkan pengawalan bersama agar kemajuan benar-benar dirasakan dalam kehidupan masyarakat,” pungkasnya. •gal/aha