//
Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin saat Rapat Kerja Komisi XI DPR-RI bersama Menteri Keuangan RI pada Selasa (30/9/2025). Foto: Mario/vel.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Kementerian Keuangan melaporkan realisasi subsidi dan kompensasi sampai dengan Agustus 2025 mencapai Rp218 triliun atau sebesar 43,7 persen dari APBN 2025. Realisasi tersebut dipengaruhi fluktuasi harga minyak mentah, depresiasi nilai tukar Rupiah, dan peningkatan volume barang bersubsidi.
Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin dukung pemerintah untuk salurkan subsidi secara tepat sasaran.
“Sampai sekarang, masih ditemukan kasus penyalahgunaan subsidi di beberapa daerah. Misalnya, pada bulan Maret lalu, terungkap kasus penyelewengan solar bersubsidi di Karawang dengan modus menggunakan barcode ilegal. Oleh karena itu, upaya perbaikan distribusi, pengawasan dan penindakan di lapangan perlu terus ditingkatkan untuk mencegah kebocoran subsidi,” ujar Puteri dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR-RI bersama Menteri Keuangan RI pada Selasa (30/9/2025).
Pada kesempatan ini, Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan masih ada kebocoran dalam penyaluran subsidi. Hal ini merujuk data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS), yang mencatat sebanyak 30 persen penerima manfaat dari subsidi energi dan kompensasi berasal dari kelompok masyarakat sangat mampu.
“Masyarakat sangat mampu, yaitu desil 8 sampai 10, masih menikmati porsi signifikan dari subsidi energi. Sehubungan dengan hal tersebut, ke depan, kita akan terus berusaha agar subsidi dan kompensasi lebih tepat sasaran dan lebih berkeadilan,” ujar Purbaya.
Lebih lanjut, Kementerian Keuangan juga menguraikan realisasi subsidi listrik yang telah menjangkau 42,4 juta pelanggan, meningkat 3,8 persen dibandingkan tahun 2024. Namun, Puteri menyoroti keadaan di lapangan dimana masih ditemukan warga yang belum terlayani istrik bersubsidi dari pemerintah.
“Reses lalu, sewaktu saya berkunjung ke Purwakarta, ada seorang lansia yang bercerita, kalau rumahnya belum terlayani listrik. Padahal, beliau-lah yang seharusnya menjadi prioritas penerima subsidi listrik dari pemerintah. Selain itu, dengan adanya inisiatif untuk pengembangan listrik murah, harus dipastikan bisa menjangkau mereka yang memang membutuhkan,” tutupnya. •rnm/aha
