//
BKSAP Tegaskan Komitmen Indonesia terhadap Piagam PBB dan Hukum Internasional di Forum Tingkat Tinggi
Diterbitkan
PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera, menegaskan komitmen Indonesia untuk terus menjunjung tinggi Piagam PBB, hukum internasional, dan prinsip multilateralisme dalam menciptakan perdamaian dunia. Dalam pidatonya, Mardani Ali Sera menyampaikan bahwa dialog ini sejalan dengan nilai-nilai dan komitmen historis Indonesia, seperti Dasasila Bandung, yang menekankan perdamaian, kesetaraan, dan penghormatan terhadap kedaulatan.
Hal ini disampaikan saat memimpin delegasi Indonesia dalam High Level Meeting on Upholding the UN Charter and International Law to Ensure International Peace and Security. High Level Meeting on Upholding the UN Charter and International Law to Ensure International Peace and Security ini diselenggarakan oleh Iran dan dihadiri para pemimpin parlemen dan tokoh dunia. Agenda ini terlaksana di sela-sela rangkaian Konferensi Ketua Parlemen Dunia ke-6 di Jenewa, Swiss, pada tanggal 28-31 Juli 2025.
“Prinsip-prinsip ini tetap relevan hingga kini, sebagaimana pada masa awal tatanan dunia pasca-perang,” ujarnya dalam rilis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Selasa (29/7/2025).
Lebih lanjut Mardani menilai, di tengah dinamika global yang penuh gejolak, Piagam PBB merupakan fondasi tatanan dunia yang adil dan damai. “Prinsip-prinsip seperti penghormatan kedaulatan, larangan agresi, dan penyelesaian sengketa secara damai bukanlah sekedar idealisme, melainkan instrumen untuk mencegah siklus kekerasan dan krisis kemanusiaan,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa pelemahan hukum internasional dan pengabaian mekanisme multilateral dapat mengancam stabilitas kawasan dan meruntuhkan tatanan keamanan kolektif. “Kita harus bersatu menolak segala bentuk agresi yang melanggar kedaulatan, merusak perdamaian, atau mengabaikan prinsip kemanusiaan,” tambahnya.
Adapun terkait peran parlemen, Mardani menekankan bahwa kehadiran parlemen penting dalam menjaga norma global. Pasalnya, melalui fungsi legislasi, pengawasan, dan diplomasi antar-parlemen, parlemen dapat memperkuat akuntabilitas dan kepercayaan dalam tata kelola global.
“Parlemen Indonesia terus mendorong diplomasi parlemen, baik melalui IPU maupun mekanisme bilateral dan regional, guna memastikan prinsip Piagam PBB ditegakkan,” ungkapnya.
Maka dari itu, Mardani Ali Sera menyerukan komitmen bersama untuk menjadikan hukum, keadilan, dan kesetaraan sebagai landasan hubungan internasional.
“Bersama, kita harus memastikan masa depan hubungan internasional dibangun atas dasar kepercayaan, keadilan, dan penghormatan terhadap hukum, bukan atas dasar kekuatan dan pemaksaan. Indonesia siap bermitra untuk menjaga visi ini demi generasi mendatang,” pungkasnya. •hal/rdn
