//
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Hendry Munief mendorong Badan Standardisasi Nasional (BSN) untuk memperkuat keberpihakan terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), khususnya dalam proses sertifikasi produk. Menurutnya, proses sertifikasi seperti SNI, PIRT, BPOM, hingga sertifikasi halal masih menjadi tantangan besar bagi para pelaku UMKM.
Padahal, kemudahan akses terhadap sertifikasi merupakan syarat penting agar produk mereka bisa bersaing dan masuk ke pasar modern. “Bagaimana mungkin UMKM bisa tumbuh dan berkembang kalau proses sertifikasinya saja masih rumit? Banyak yang terhambat hanya karena tidak punya BPOM, sertifikasi halal, atau SNI,” katanya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama BSN dan sejumlah Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK), di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (17/7/2025).
Selain itu, ia juga menyoroti sebagian besar LPK yang saat ini justru lebih fokus pada perusahaan besar, sementara kebutuhan UMKM belum mendapatkan perhatian yang memadai. Padahal, dengan jumlah pelaku UMKM mencapai 65 juta, keberpihakan terhadap sektor ini menjadi sangat krusial untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
“Target pertumbuhan ekonomi 8 persen di masa pemerintahan Presiden Prabowo tentu harus kita capai bersama. Tapi itu tidak mungkin tanpa kolaborasi konkret untuk memperkuat sektor UMKM,” lanjut Politisi Fraksi PKS ini.
Ia pun mengungkap adanya laporan dari pelaku UMKM yang belum mendapatkan sertifikasi meski telah mengajukan sejak tahun 2022. Untuk itu, ia menekankan perlunya perbaikan dari sisi waktu dan mekanisme, agar sertifikasi tidak lagi menjadi hambatan yang menghalangi UMKM untuk berkembang.
“Saya berharap BSN dan LPK punya program yang betul-betul berpihak dan responsif. Jangan sampai yang kecil makin tertinggal hanya karena proses birokrasi yang berbelit,” pungkasnya. •bia/aha
