//
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi II DPR RI, Edi Oloan Pasaribu mengapresiasi penyelenggara Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Mahakam Ulu, Kalimantan Timur, yang telah berjalan sesuai harapan. Keberhasilan tersebut bukan karena kepentingan dukungan politik, melainkan karena proses panjang yang ia ikuti sejak sengketa pemilu hingga ke Mahkamah Konstitusi (MK).
“Saya paham betul bagaimana kondisi psikologis PSU ini. Karena saya salah satu anggota DPR RI yang proses pilkada-nya sampai di MK. Maka begitu ada kabar hasilnya final, saya turut mengapresiasi kerja keras semua pihak,” ujar Edi Oloan dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan KPU, Bawaslu, dan DKPP, di Ruang Rapat Komisi II, Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan Jakarta, Selasa (15/7/2025).
Ia berharap agar keberhasilan serupa juga dapat diterapkan dalam pelaksanaan PSU berikutnya di berbagai daerah. Oleh karena itu, ia menilai pentingnya supervisi intensif dari KPU Pusat kepada jajaran penyelenggara di daerah. Menurutnya, koordinasi antara pusat dan daerah menjadi kunci utama untuk meminimalkan potensi masalah teknis maupun administrasi yang kerap muncul di lapangan.
“Jangan sampai kita jatuh di lubang yang sama. Ada masalah kompetensi penyelenggara di tingkat teknis bawah yang nyata saya temukan di lapangan. Saya berharap KPU Pusat turun langsung, memberi supervisi serius, dan memastikan rekrutmen lembaga ad hoc benar-benar profesional,” tegas Politisi Fraksi PAN ini.
Selain itu, pihaknya juga memberi perhatian khusus pada distribusi logistik pemilu di daerah-daerah rawan, termasuk wilayah Papua. Ia menilai distribusi logistik, potensi sabotase, intimidasi penyelenggara, hingga keamanan TPS harus menjadi prioritas. Terlebih, beberapa wilayah memiliki karakter sosial yang rentan memicu konflik.
“Jangan sampai PSU malah jadi momen orang tidak puas dan melakukan tindakan di luar aturan. Apalagi di wilayah yang menang kotak kosong, potensi polarisasi sangat tinggi,” ujarnya.
Edi menyebut keberhasilan PSU bukan hanya pertaruhan reputasi KPU daerah, melainkan citra KPU Pusat secara keseluruhan. Ia mengimbau semua pihak mengevaluasi proses secara menyeluruh agar tidak muncul kekurangan yang sama pada PSU berikutnya. •ayu/rdn
