//
PARLEMENTARIA, Yogyakarta – Anggota Komisi I DPR RI Slamet Ariyadi menekankan pentingnya perlindungan terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) sebagai salah satu prinsip utama dalam pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap 24 calon Duta Besar yang digelar pekan lalu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Slamet menuturkan bahwa meskipun tidak ada kriteria formal yang ditetapkan oleh DPR, prinsip perlindungan WNI harus menjadi misi utama para calon Dubes, di samping peran diplomasi di bidang ekonomi, politik, dan sosial.
“Kami tidak punya kriteria. Prinsipnya kami melakukan fit and proper sejalan dengan surat dari presiden untuk melakukan uji kelayakan para calon duta besar untuk negara sahabat dan organisasi internasional. Tetapi dalam kelayakan tersebut kami memiliki suatu prinsip di mana prinsip itu bagi mereka yang terpilih menjadi duta besar bagi negara sahabat dan organisasi internasional selain memiliki misi untuk diplomasi baik itu ekonomi ataupun sosial, politik ataupun dalam hal lainnya yang menjadi urgensi hari ini, mereka punya kewajiban untuk melindungi WNI yang berada di negara yang para Dubes pimpin,” terang Slamet di sela kegiatan kunjungan kerjanya ke Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin (7/7/2025).
Ia menyoroti persoalan perlindungan WNI yang kerap muncul, terutama di negara-negara yang menjadi tujuan utama pekerja migran Indonesia (PMI), seperti Malaysia, yang diperkirakan menampung hingga tiga juta WNI, banyak di antaranya berasal dari Madura. “Ini menjadi prinsip bagi kami banyak warga negara Indonesia yang memiliki persoalan baik itu secara teknis ataupun secara administrasi jadi ini tidak boleh kita jadikan hal yang biasa tapi bagaimana Dubes-Dubes ini memiliki suatu kepekaan sikap dan sifat yang responsif untuk memberikan suatu pelayanan bagi warga negara Indonesia,” tegasnya.
Terkait hasil fit and proper test, Slamet menyebut bahwa secara kapasitas dan administrasi, para calon telah memenuhi persyaratan. Namun, hasil evaluasi tersebut tidak akan diumumkan ke publik karena bersifat rahasia dan akan disampaikan secara langsung oleh pimpinan Komisi I DPR kepada Ketua DPR RI, Puan Maharani, untuk diteruskan kepada Presiden. “Kami katakan secara administrasi mereka sudah memenuhi persyaratan secara kapasitas, Insyaallah mereka memenuhi tinggal nanti bagaimana pimpinan Komisi I melaporkan kepada Ketua DPR RI Ibu Puan, dan Bu Puan nanti menyampaikannya kepada presiden,” jelas Slamet.
Lebih lanjut, ia menggarisbawahi pentingnya ketajaman diplomasi para calon Dubes dalam menghadapi dinamika geopolitik global, termasuk situasi terkini di Timur Tengah. Slamet juga memastikan bahwa seluruh aspek strategis, termasuk politik, ekonomi, keamanan, dan kondisi sosial negara tujuan telah dikaji dan dibahas dalam proses uji kelayakan tersebut. Ia menyimpulkan bahwa para calon umumnya telah menunjukkan kesiapan untuk mengemban amanah negara jika kelak ditetapkan oleh Presiden.
“Kita tekankan bagaimana mereka harus pintar-pintar mengatur ritme strategi diplomasi yang sekiranya tidak merugikan bagi negara kita dan tidak merugikan bagi negara lain. Prinsipnya adalah membangun ritme diplomasi yang betul-betul sama menguntungkan artinya mereka akan memahami sebagai kultur di timur tengah seperti apa, kultur di Eropa bagaimana sehingga mereka harus menyeimbangkan diplomasi baik itu secara ekonomi ataupun sosial, politik, dan lainnya agar sama-sama memberikan dampak positif bagi negara Indonesia dan negara sahabat,”ungkapnya. •nap/aha
