Pemerintah Harus Mitigasi dan Sigap Tangani Korban Bencana Alam

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti berbagai bencana alam yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia belakangan ini, termasuk banjir dan tanah longsor. Ia mendorong Pemerintah untuk sigap menangani korban bencana serta melakukan mitigasi kebencanaan.

“Atas nama DPR, saya menyampaikan keprihatinan atas sejumlah bencana alam yang terjadi di beberapa wilayah di Tanah Air. Negara harus hadir saat warganya mengalami bencana,” kata Puan dalam keterangan tertulisnya, Senin (7/3/2025).

“Pemerintah harus sigap menangani bencana alam dan membantu warga yang menjadi korban. Baik berupa tempat pengungsian, bantuan logistik, dan evakuasi darurat untuk memastikan keselamatan warga,” imbuhnya.

Seperti diberitakan, bencana hidrometeorologi basah seperti banjir mendominasi pada pekan pertama Juli 2025. Misalnya banjir di sejumlah wilayah di Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi) akibat hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi yang mengguyur sejak Sabtu (5/7) hingga Minggu (6/7).

Akibat bencana banjir, banyak masyarakat di wilayah Jabodetabek terpaksa harus mengungsi karena rumahnya teredam air yang cukup tinggi. Bahkan ada juga rumah warga yang mengalami kerusakan akibat banjir.

Selain di Jabodetabek, banjir juga merendam Kota Mataram dan Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB). Sejumlah warga terpaksa mengungsi ke tempat-tempat yang lebih tinggi. Mereka juga mengungsi ke rumah-rumah ibadah dan kantor pemerintahan.

Banjir di Kota Mataram dan Lombok Barat juga menelan korban jiwa di mana 2 orang warga tewas akibat tersengat listrik. Selain merenggut korban jiwa, sejumlah motor dan mobil juga dilaporkan hanyut terbawa arus. Banyak warga yang kehilangan harta benda karena rumah mereka terendam banjir setinggi dada orang dewasa.

Sementara itu di wilayah Sulawesi, banjir juga terjadi di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah, dan Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Banjir besar juga melanda Kendari, Sulawesi Tenggara, sejak pekan lalu yang menyebabkan sejumlah daerah di wilayah tersebut lumpuh.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pun melaporkan banjir bandang melanda wilayah Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan pada Sabtu (5/7), pukul 03.00 WITA, dipicu hujan dengan intensitas tinggi. 

Menanggapi peristiwa-peristiwa tersebut, Puan meminta pemerintah setempat untuk memberikan informasi terbaru dan melakukan langkah-langkah lanjutan demi menjaga keselamatan dan kenyamanan warga di tengah situasi darurat ini.

Puan juga mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi banjir susulan apabila hujan kembali turun. “Kami mengajak seluruh warga untuk segera melaporkan kejadian kedaruratan dan mengikuti instruksi dari petugas demi keselamatan bersama,” tutur Puan.

Selain banjir, bencana longsor juga terjadi di sejumlah wilayah di Tanah Air. Seperti di Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, yang menyebabkan 40 rumah warga rusak serta 6 jembatan akses konektivitas antar-wilayah terdampak. Longsor pun terjadi di Kabupaten Sinjai, Sulsel yang tak hanya menyebabkan banyak rumah warga dan fasilitas umum rusak, tapi juga menyebabkan 2 warga luka berat.

Di Jawa Barat, Longsor terjadi di Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Bogor. Longsor di Bandung Barat menyebabkan seorang warga meninggal dunia. Bencana longsor di sejumlah daerah menyebabkan kerusakan rumah warga dan fasilitas umum.

Puan menyampaikan dukacita mendalam atas jatuhnya korban jiwa dalam sejumlah bencana di Indonesia. la mengapresiasi upaya cepat pemerintah daerah, Dinas Kesehatan, serta Kementerian Sosial dalam menurunkan tenaga medis dan membuka posko kesehatan. 

Namun Puan menegaskan bahwa kehadiran negara dalam penanggulangan bencana harus proaktif, terstruktur, dan berbasis pada kebutuhan riil masyarakat.

“Harus ada sistem yang bergerak ke lapangan, menyisir kelompok rentan, mendeteksi potensi penyakit menular, dan menjamin semua pengungsi mendapat perlindungan yang layak, termasuk akses air bersih, makanan bergizi, dan tempat tidur yang aman,” papar Puan.

Mantan Menko PMK itu juga menggarisbawahi bahwa pengelolaan bencana tidak bisa dipisahkan dari perencanaan pembangunan yang berperspektif mitigasi risiko. Puan mendorong agar isu penanganan bencana alam dijadikan agenda nasional, yang ditangani lintas sektor antara pemerintah pusat, daerah, DPR, serta masyarakat sipil.

“Saat ini Indonesia menghadapi tantangan iklim yang nyata. Banjir, tanah longsor, dan bencana hidrometeorologi lainnya meningkat. Harus ada mitigasi untuk meminimalisir dampak bencana alam, termasuk jangan sampai ada korban jiwa lagi,” ucapnya.

Puan juga menekankan pentingnya perencanaan kota yang tangguh, sistem drainase yang adaptif, serta kesiapsiagaan masyarakat yang ditopang edukasi dan akses informasi dalam menghadapi potensi bencana alam di Indonesia.

“Termasuk upaya pemulihan terhadap rumah warga dan fasilitas umum terdampak bencana agar terus dilakukan secara bertahap seiring dengan perkembangan situasi di lapangan,” tutup Puan. •aha