//
PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani akan bertemu Ketua Senat Kamboja, Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen, esok hari. Dalam pertemuannya dengan mantan Perdana Menteri Kamboja itu, Puan akan membahas soal perlindungan bagi pekerja migran Indonesia (PMI).
Pertemuan ini merupakan rangkaian kunjungan Hun Sen ke Indonesia pada 5-7 Mei 2025. Dalam kunjungan kehormatan dengan Ketua DPR RI, Hun Sen rencananya akan ditemani oleh sejumlah anggota Senat Kerajaan Kamboja.
Puan dijadwalkan menerima kunjungan Hun Sen di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (7/5) pagi. Hun Sen sendiri telah bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana, Jakarta, kemarin, Senin (5/5).
Dalam agenda pertemuan yang digelar besok, Puan dan Hun Sen juga akan melakukan tour building ke ruang rapat paripurna di Gedung Nusantara atau Gedung Kura-Kura. Salah satu isu yang akan dibahas dalam pertemuan tersebut terkait perlindungan PMI di Kamboja.
Menurut Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kamboja, kematian Warga Negara Indonesia (WNI) di negara tersebut melonjak. Terutama akibat praktik penipuan daring (online scam).
“Ini harus menjadi pengingat betapa pentingnya perlindungan terhadap WNI, khususnya para pekerja migran Indonesia (PMI),” ujar Puan, Selasa (6/5/2025).
Berdasarkan data KBRI Kamboja, jumlah kasus WNI bermasalah (WNIB) meningkat hingga 60 kali lipat dalam kurun waktu 5 tahun terakhir sejak 2020 hingga 2024.
Lonjakan yang cukup tinggi terlihat dari 56 kasus pada 2020, menjadi 3.310 kasus pada 2024. Yang paling mengkhawatirkan adalah 75 persen kasus ini terkait WNI yang terjebak dalam pekerjaan online scam.
KBRI Kamboja bahkan sudah menangani 92 kasus kematian WNI untuk tahun 2024. Di mana jumlah tersebut meningkat 24,3 persen dari tahun 2023.
Menurut Puan, peristiwa ini bukan lagi menjadi isu domestik, namun sudah masuk sebagai darurat kawasan.
Sebagai informasi, Hun Sen merupakan kepala pemerintahan terlama di Kamboja, dan salah satu pemimpin terlama di dunia. Ia juga merupakan Presiden Partai Rakyat Kamboja (CPP) dan anggota Majelis Nasional untuk Kandal.
Puan menilai hubungan parlemen yang lebih erat akan memperkuat rasa saling percaya dan saling pengertian antara kedua negara. Ia mendorong penguatan hubungan bilateral antara Indonesia dan Kamboja.
Selain itu, Puan mengatakan Indonesia dan Kamboja juga perlu memperluas kerja sama di berbagai sektor. Menurut perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI ini, sinergi antara pemerintah dan parlemen diperlukan dalam mengatasi berbagai tantangan global yang semakin kompleks.
“Diplomasi parlemen semakin diperlukan untuk membangun dialog antar negara guna menghadapi krisis multi dimensi. Parlemen harus berkontribusi dan menjadi bagian dari solusi permasalahan global,” tutur Puan. •aha
