Konferensi Parlemen OKI di DPR Turut Bahas Upaya Penyelesaian Konflik Pakistan-India

PARLEMENTARIA, Jakarta – Konferensi Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) ke-19 atau konferensi Persatuan Parlemen negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Kerjasama Islam (OKI) yang digelar DPR membahas sejumlah isu. Selain soal Palestina, isu memanasnya konflik Pakistan dan India juga menjadi sorotan dalam PUIC.

Isu konflik Pakistan-India dibahas pada Sidang Komite Eksekutif ke-53 PUIC yang digelar di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/5/2025). Sesi pertemuan ini dipimpin Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera.

Sidang Komite Eksekutif ke-53 ini merupakan bagian dari rangkaian Konferensi PUIC ke-19 yang sudah dimulai sejak 12 Mei lalu. Dalam forum tersebut, parlemen negara-negara OKI mempertebal dukungannya untuk kemerdekaan Palestina. 

Saat memimpin sidang, Mardani mengapresiasi kehadiran para delegasi PUIC dan menekankan pentingnya kolaborasi antar parlemen negara anggota OKI untuk menghadapi persoalan bersama umat Muslim dunia. Mulai dari kesenjangan sosial-ekonomi, rendahnya kualitas sumber daya manusia, hingga meningkatnya Islamfobia. 

“PUIC harus berperan aktif sebagai kekuatan moral dan politik dalam mendorong terciptanya dunia yang damai, adil dan sejahtera sesuai dengan semangat Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam, rahmatan lil ‘aalamiin,” kata Mardani.

Lebih lanjut, Mardani menyerukan dan mengecam keras tindakan Israel yang memperluas serangan hingga ke pemukiman dengan cara ilegal serta genosida sistematis yang terjadi di Gaza.

Melalui DPR RI, kata Mardani, Indonesia mendesak seluruh anggota PUIC untuk mengambil tindakan nyata melalui diplomasi parlementer, solidaritas kemanusiaan, dan dukungan terhadap proses hukum internasional. 

“Kami menuntut pertanggungjawaban atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan oleh Israel, untuk menegakkan keadilan bagi rakyat Palestina,” tegasnya.

Mardani kemudian mengajak seluruh delegasi untuk mengenakan syal yang telah disediakan dalam tas konferensi sebagai simbol dukungan tak tergoyahkan PUIC terhadap kemerdekaan Palestina.

Dalam sesi pertemuan Komite Eksekutif PUOC hari ini, sejumlah delegasi menyampaikan pesan dan inisiasi. Seperti delegasi Arab Saudi yang menyatakan dukungan terhadap penyelesaian konflik Pakistan-India dan menekankan pentingnya persatuan di antara negara-negara Muslim, mengingat kekuatan dan potensi besar yang dimiliki. 

Kemudian delegasi Iran juga menyampaikan persetujuan terhadap semua inisiatif positif yang dihasilkan oleh PUIC. Mardani memuji masukan-masukan yang disampaikan delegasi.

Lebih lanjut, Mardani menekankan pentingnya tata kelola yang baik dan institusi yang kuat sebagai kunci ketahanan umat Islam menghadapi tantangan global. Mulai dari prinsip keadilan, amanah, dan akuntabilitas yang diajarkan dalam Islam agar menjadi landasan dalam memperkuat demokrasi dan kerja sama antar parlemen negara-negara Muslim. 

“Walaupun sebagian besar anggota OKI merupakan negara berkembang, reformasi institusional menjadi langkah krusial agar negara tersebut bisa bertransformasi menjadi negara maju dan memiliki kapasitas untuk bertindak secara kolektif,” papar Mardani. 

Perhelatan di Indonesia sekaligus menandakan 25 tahun peringatan PUIC. Menurut Mardani, peringatan 25 tahun PUIC bukan sekedar momentum seremonial, melainkan titik balik untuk memperkuat komitmen dalam tata kelola pemerintah yang adil.

“Termasuk memperkokoh institusi, memperjuangkan aspirasi umat Islam, serta mempererat persatuan umat Islam demi masa depan yang lebih damai dan beradab,” terang Legislator dari Dapil DKI Jakarta I itu.

Untuk diketahui, PUIC merupakan organisasi kerja sama antar parlemen dari negara-negara anggota OKI yang bertujuan untuk memperkuat solidaritas, koordinasi politik, serta memperjuangkan kepentingan umat Muslim melalui jalur diplomasi parlemen. 

Konferensi PUIC ke-19 mengusung tema ‘Good Governance and Strong Institutions as Pillar of Resilience’. Tema ini menyoroti pentingnya pemerintahan yang efektif dan lembaga yang kuat dalam memperkuat daya tahan negara-negara Muslim menghadapi dinamika global.

Sidang PUIC yang ke-19 ini diselenggarakan selama 5 hari dengan dihadiri oleh delegasi parlemen 37 negara anggota OKI. Agenda utama sidang meliputi peringatan 25 tahun PUIC, mengesakan sejumlah agenda dan penyampaian pandangan nasional dari masing-masing negara terkait tema besar yang diusung.

Dalam rangkaian kegiatan PUIC yang telah berlangsung sejak 12 Mei 2025, sebanyak 6 Komite Tetap (Standing Committee) telah membahas berbagai isu strategis, antara lain; Pemuda dan Perempuan, Palestina, Pembangunan Berkelanjutan, Minoritas Muslim, Urusan Politik, dan Urusan Kebudayaan.

Menurut Mardani, komite akan menghasilkan satu resolusi, yang akan disatukan dalam sebuah resolusi bersama dengan diberi nama ‘Deklarasi Jakarta* sebagai hasil akhir konferensi. Selain itu, terdapat satu rekomendasi utama yang akan menjadi fondasi bersama PUIC, yakni penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan institusi yang kuat di negara-negara anggota OKI.*

“Deklarasi ini akan mencakup komitmen bersama untuk mewujudkan pemerintahan yang anti-korupsi dan institusi yang dipercaya rakyat, serta dukungan terhadap isu-isu penting seperti kemerdekaan Palestina, afirmasi terhadap perempuan dan pemuda, perlindungan minoritas Muslim, pembangunan ekonomi berkelanjutan, serta budaya yang menjunjung tinggi nilai peradaban,” urai Mardani.

Mardani berharap Deklarasi Jakarta menjadi panduan moral dan strategis bagi parlemen-parlemen OKI dalam membangun kerja sama yang lebih kokoh, adil, dan berorientasi pada kemajuan bersama. 

“PUIC 2025 menjadi momentum penting untuk menyatukan visi dan langkah negara-negara Islam dalam membangun masa depan yang adil, damai, dan bermartabat melalui diplomasi parlementer,” tutupnya. •aha