E-Media DPR RI – Referensi Berita Parlemen Terkini
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
miras|Newport|Promosi Miras|hakim agung|hakim adhoc|Sidang Tahunan|Sidang Bersama|Marwah Lembaga|energi|WNI|petani|impor|RUU Ketenagakerjaan
Jakarta:
Berawan
28°C
Terasa: 32°C
Lembab: 70%
Angin: 3 km/h
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Partner 1Partner 2

E-Media DPR RI

Biro Pemberitaan Parlemen Sekretariat Jenderal DPR RI - Gedung Nusantara II Lt.2, Kompleks Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan Jakarta – Indonesia 10270

© 2026 E-Media DPR RI. All rights reserved.

E-Media DPR RI – Referensi Berita Parlemen Terkini
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
miras|Newport|Promosi Miras|hakim agung|hakim adhoc|Sidang Tahunan|Sidang Bersama|Marwah Lembaga|energi|WNI|petani|impor|RUU Ketenagakerjaan
Jakarta:
Berawan
28°C
Terasa: 32°C
Lembab: 70%
Angin: 3 km/h
/
/
E-Media DPR RI – Referensi Berita Parlemen Terkini
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
miras|Newport|Promosi Miras|hakim agung|hakim adhoc|Sidang Tahunan|Sidang Bersama|Marwah Lembaga|energi|WNI|petani|impor|RUU Ketenagakerjaan
Jakarta:
Berawan
28°C
Terasa: 32°C
Lembab: 70%
Angin: 3 km/h
/
/
Berita/Politik dan Keamanan

Longki Djonggala Minta Para Kepala Daerah di Sulteng Perbaiki Tata kelola BUMD-BLUD

Diterbitkan
Jumat, 9 Mei 2025 14.49 WIB
Bagikan:
Longki Djonggala Minta Para Kepala Daerah di Sulteng Perbaiki Tata kelola BUMD-BLUD
PARLEMENTARIA, Palu – Anggota Komisi II DPR RI, Longki Djanggola mendorong seluruh kepala daerah yang ada di Sulawesi Tengah, baik gubernur maupun bupati untuk segera memperbaiki pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di daerahnya masing-masing. Hal itu diungkapkan Longki usai Kunjungan Kerja Komisi II dalam rangka mengawasi pelaksanaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), di Palu, Sulawesi Tengah.

“Kami sudah mendorong Pak Gubernur bersama para Bupati untuk memperbaiki BUMD yang ada di daerahnya,” ujarnya kepada Parlementaria di Palu, Rabu (7/5/2025). 

Ia menyebut, dari sejumlah BUMD yang ada di Sulteng, mayoritas di antaranya masih menghadapi kendala dalam hal manajerial dan kinerja. “Dari total puluhan BUMD yang ada, sekitar 70 persen masih kurang berjalan dengan baik,” jelas Politisi Fraksi Partai Gerindra ini. 

Salah satu contoh yang diambil sebagai sampel dalam kunjungan ini adalah Bank Sulawesi Tengah (Bank Sulteng) yang merupakan BUMD dari Sulawesi Tengah. Ia menilai, meskipun Bank Sulteng sudah bekerja sama dengan korporasi besar,  namun manajemen bank tersebut masih memiliki banyak kekurangan.

“Bank Sulteng ini memang dia bermitra dengan Chairul Tanjung, mega korpora yang membantu dana dan manajerialnya. Itupun meski sudah dibantu oleh bank yang profesional, ternyata manajemen Bank Sulteng ini masih banyak kekurangan,” tambah politisi dari Fraksi Partai Gerindra ini

Longki juga menyoroti masalah pada struktur komisaris dan direksi Bank Sulteng yang menjadi bukti dari kurangnya manajerial di Bank tersebut. Ia mencatat bahwa hingga saat ini, komisaris yang disetujui oleh OJK hanya berjumlah dua dari jumlah yang seharusnya.

“Komisaris itu berdua yang disetujui oleh OJK. Dari lima, harusnya lima komisaris. Begitu juga direkturnya, belum lengkap untuk lima direktur,” ungkapnya.

Menurut Longki, pengelolaan BUMD di Sulawesi Tengah, termasuk Bank Sulteng, masih jauh dari harapan dalam hal profesionalisme, transparansi, dan kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah (PAD).

“Mudah-mudahan dengan kehadiran kami, manajerial Bank Sulteng ini akan semakin lebih dipacu, semakin diperbaiki dan mudah-mudahan ini akan punya dampak ke depan terhadap pendapatan asli daerah, pun terhadap fiskal daerah. •hal/rdn

Berita terkait

Soroti Kasus KBS, Chusnunia: Minta Tata Kelola Wisata Satwa Dievaluasi Menyeluruh
Industri dan Pembangunan
Soroti Kasus KBS, Chusnunia: Minta Tata Kelola Wisata Satwa Dievaluasi Menyeluruh
Lalu Hadrian Dorong Evaluasi Tata Kelola Dana BOS Pasca Mundurnya Ratusan Kepala Sekolah di Sulsel
Kesejahteraan Rakyat
Lalu Hadrian Dorong Evaluasi Tata Kelola Dana BOS Pasca Mundurnya Ratusan Kepala Sekolah di Sulsel
RUU BUMD Jadi Payung Regulasi Benahi Tata Kelola Perusahaan Daerah
Politik dan Keamanan
RUU BUMD Jadi Payung Regulasi Benahi Tata Kelola Perusahaan Daerah
Tags:#Seputar Parlemen#Komisi II
Sebelumnya

Wahyudin Noor Aly Soroti Permasalahan Hak Atas Tanah dan Status HGU di Kalbar

Selanjutnya

Komisi II Desak Penyelesaian Masalah Pertanahan di Kalbar, 66 Perusahaan Sawit Belum Miliki HGU

Kembali ke Berita

TAUTAN CEPAT

Berita Populer
Pencarian Lanjutan

KATEGORI

  • Semua Kategori
  • Buletin Parlementaria(5)
  • Ekonomi dan Keuangan(1057)
  • Industri dan Pembangunan(3703)
  • Isu Lainnya(1053)
  • Kesejahteraan Rakyat(3704)
  • Majalah Parlementaria(5)
  • Politik dan Keamanan(4587)
  • Populer(418)
  • Uncategorized(4)

TAG POPULER

#Seputar Parlemen#Berita Utama#Komisi X#Komisi III#Komisi IV#BKSAP#Komisi VIII#Komisi IX#Komisi II#Komisi VII

ARSIP BERITA

INFOGRAFIS

Syarat dan Ketentuan Umum
Majalah Parlementaria Edisi 258

Link Flipbook : https://online.anyflip.com/fhwbw/fndh/mobile/index.html

Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI
Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI

PODCAST

IKUTI KAMI

E-Media DPR RI – Referensi Berita Parlemen Terkini
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
miras|Newport|Promosi Miras|hakim agung|hakim adhoc|Sidang Tahunan|Sidang Bersama|Marwah Lembaga|energi|WNI|petani|impor|RUU Ketenagakerjaan
Jakarta:
Berawan
28°C
Terasa: 32°C
Lembab: 70%
Angin: 3 km/h