//
PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menekankan pentingnya penguatan peran koordinatif Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dalam penurunan angka stunting di Indonesia. Ia menyampaikan bahwa sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021, BKKBN ditugaskan sebagai ketua pelaksana percepatan penanganan stunting dan harus menjalankan fungsinya sebagai koordinator lintas kementerian dan lembaga.
“Kalau kita melihat Perpres 72 ya, Perpres tersebut memberikan penugasan kepada BKKBN sebagai ketua pelaksana percepatan penanganan stunting. artinya menjadi lembaga yang ditugasi untuk menjadi koordinator percepatan penurunan angka stunting. nah menjadi koordinator itu apa? apakah koordinator itu menjalankan semuanya? tentu tidak kan? koordinator adalah pihak yang harus bisa mengkoordinasi seluruh Kementerian lembaga yang bersama-sama harus bisa menurunkan angka stunting di Indonesia,” ujar Charles dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (30/4/2025).
Charles menggarisbawahi keberhasilan sejumlah daerah dalam menurunkan angka stunting, salah satunya Kota Surabaya yang berhasil memangkas prevalensi stunting dari 28,9% di tahun 2021 menjadi sekitar 1,6–1,7% pada tahun 2023.
“Saya ingin kembali menggarisbawahi yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Lucy dan Bu Indah Kurnia, bagaimana kota Surabaya berhasil menurunkan angka stunting. kalau di catatan saya itu di tahun 2021 angkanya 28,9% di tahun 2023 turun menjadi 1,6 atau 1,7%,” katanya.
Ia menyarankan agar strategi nasional disusun berdasarkan klaster wilayah yang memiliki tipologi serupa, dengan mengambil contoh daerah-daerah yang telah terbukti berhasil.
“Pak menteri mungkin soal strategi harus disusun ulang, ya karena Indonesia ini kan wilayah yang sangat beragam. Sehingga harus dibuat cluster. Ya ambil saja contoh model keberhasilan di berbagai wilayah. Misalkan Kota Surabaya, di Bali misalnya kabupaten Badung, Buleleng,” papar Charles.
Menurutnya, strategi nasional cukup disusun secara umum, namun harus mampu mengarahkan pemerintah daerah agar menyesuaikan implementasi strategi tersebut sesuai kondisi masing-masing wilayah.
“Tugas Bapak adalah membantu menyusun strategi dan mendrive agar wilayah tersebut atau pemerintah daerah tersebut mau menjalankan strategi itu. Tolong buatkan suatu strategi berdasarkan wilayah yang sudah berhasil menurunkan angka stunting, dibuat cluster sesuai dengan tipologi wilayahnya dan nanti bisa diterapkan sesuai dengan wilayah yang berbeda,” tegasnya.
Terakhir, Charles menekankan bahwa upaya percepatan penurunan stunting tidak bisa lepas dari dukungan anggaran yang memadai. Ia menyayangkan pemotongan anggaran yang dinilai dapat menghambat pencapaian target Indonesia Emas 2045.
“Kalau boleh jujur Nih Bapak Ibu menurut saya kalau anggarannya MBG dipotong setengahnya aja untuk fokus ya membuat intervensi spesifik dan sensitif untuk penurunan angka stunting tahun depan kita akan melihat angka stunting menurun secara drastis,” tutup Charles. •gal/aha
