//
Anggota Komisi IV Rina Sa-adah. Foto: Dok/vel.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IV Rina Sa’adah meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memberikan perhatian lebih kepada pemberdayaan pembudidaya ikan skala Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) serta nelayan kecil di pesisir. Menurutnya, nelayan dan penambak mempunyai nilai tawar lemah dalam menghadapi persaingan pengusaha skala besar.
“Mereka sangat membutuhkan dukungan untuk menghadapi persaingan perdagangan yang semakin ketat. Dengan dukungan dari semua pihak terutama KKP, saya yakin mereka dapat lebih semakin berdaya. Dukungan yang diberikan tentunya akan membantu meningkatkan nilai tambah produk kelautan dan perikanan,” kata Rina Sa’adah dalam keterangan tertulis yang dikutip Parlementaria, di Jakarta, Senin (28/4/2025).
Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa ada beberapa hal yang sangat dibutuhkan, yakni bantuan alat tangkap, mesin kapal, pelatihan teknis maupun program vokasi serta menambah permodalan untuk nelayan kecil dan pembudidaya ikan. Sebab menurutnya, selama ini masih banyak nelayan yang terbatas perlengkapannya. Kalaupun ada, kondisinya kurang memadai.
“Kalau perlengkapanya lengkap dan memadai, hasil tangkapannya juga lebih banyak dan ini tentu membantu perekonomian,” tambah Politisi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa ini.
Mesin kapal, lanjut Rina, sangat dibutuhkan oleh para nelayan karena apabila kegiatan nelayan didukung mesin kapal yang baik dan kuat, para nelayan bisa lebih maksimal bekerja sehingga menunjang produktivitas.
“Pelatihan teknis juga sangat dibutuhkan sehingga dapat menambah keahlian mereka. Jadi jika ada permasalahan, mereka sudah dapat lebih mandiri dan menyelesaikan permasalahannya,” tambahnya.
PENAMBAHAN MODAL
Maka dari itu, Legislator asal Dapil Jawa Barat X ini juga meminta KKP memberikan penambahan permodalan untuk para nelayan. Selama ini, para nelayan kesulitan untuk mendapatkan permodalan. Ditambah lagi birokrasi yang tak mudah untuk mendapatkan permodalan.
“Jika ada kemudahan kepada nelayan untuk mendapatkan modal, tentunya ini membawa angin segar bagi mereka. Jangan sampai mereka kesulitan untuk berkembang karena modal yang dibutuhkan sulit diakses,” tambahnya.
Rina juga meminta program yang dibiayai bantuan hibah luar negeri dilaksanakan pada daerah prioritas dan tepat sasaran. Ia mengapresiasi program Lautra di NTT senilai 200 juta AS yang melibatkan 75 ribu nelayan.
“Program-program untuk pemberdayaan nelayan serta bantuan-bantuan kepada mereka sebaiknya menggandeng masyarakat lokal, koperasi maupun Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Keterlibatan banyak pihak juga penting agar berkelanjutan dan juga ada pengawasan maksimal,” katanya.
“Untuk itu kami dari Fraksi PKB menyetujui dan mendukung agar Kementerian Keuangan membuka blokir anggaran KKP untuk program yang berbasis output dan manfaat riil bagi masyarakat,” tegas Rina.
Ia mengatakan semua usulan pemberdayaan ini telah disampaikan secara langsung kepada Menteri KKP Wahyu Sakti Trenggono. Sebelumnya, Menteri KKP mengatakan bahwa anggaran yang dikelola kementerian yang dipimpinnya mengalami efisiensi yang ketat sehingga banyak program penting dan prioritas yang tidak bisa laksanakan seperti tahun sebelumnya. •hal/rdn
