Tingkatkan Kerja Sama Perdagangan, BKSAP-INTA Bahas Percepatan Penyelesaian EU-CEPA

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) Ravindra Airlangga didampingi pimpinan dan anggota BKSAP lainnya menerima kunjungan dari Delegasi Ketua Komite Perdagangan Internasional (INTA) Parlemen Eropa. Dalam pertemuan yang berlangsung selama satu jam tersebut, BKSAP dan INTA membahas percepatan penyelesaian Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Indonesia dan Uni Eropa (EU-CEPA).

Ravindra mengatakan perjanjian ini nantinya diharapkan dapat meningkatkan perdagangan antara kedua pihak dari 30 miliar dolar AS menjadi 35 miliar dolar AS. Ia menjelaskan bahwa perjanjian ini akan memberikan dampak positif bagi ekspor Indonesia, khususnya produk makanan laut.

“Ini merupakan hal yang positif karena traditional export marking kita seperti China, Amerika ini terdampak perang dagang dan perang tarif. Misalnya 30 persen dari ekspor makanan laut kita ke Amerika, (tetapi) saat ini ekspor kita ke Uni Eropa hanya 7 persen. Dengan melakukan perjanjian ini peningkatan ekspor makanan laut kita (ke Eropa) pun (diharapkan) membaik,” kata Ravindra kepada Parlementaria, usai pertemuan, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (16/4/2025).

Selain soal perdagangan, BKSAP juga membahas terkait pergerakan orang (people movement) antara Indonesia dan Uni Eropa. Ia meminta kemudahan pengurusan visa dan perpanjangan masa berlaku visa bagi pelajar dan wisatawan Indonesia.

“Kita membahas (juga) terkait dengan people movement. Tadi sampaikan oleh beberapa delegasi bahwa student LPDP kita 58 persen memilih belajar ke Uni Eropa. Banyak juga turis Indonesia yang memilih untuk berlibur ke Uni Eropa. Jadi kita meminta kemudahan pengurusan visa dan juga perpanjangan term daripada visa. Karena adanya large people to people movement,” terang Politisi Fraksi Partai Golkar ini.

Selain itu, BKSAP dan INTA juga membahas tentang mekanisme penyesuaian batas karbon (cross border adjustment mechanism) yang telah direvisi, sehingga tidak berdampak pada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Indonesia. “Ini adalah pengenaan carbon tax kepada perusahaan-perusahaan yang melakukan ekspor terhadap Uni Eropa, khususnya bisa dari baja dan industri-industri lainnya, namun tadi sampaikan akan diberikan keringanan untuk Indonesia,” jelasnya.

Sementara itu, terkait standar keberlanjutan berbagai komoditas seperti kakao dan minyak kelapa sawit, Indonesia meminta agar ada penyesuaian atau sinkronisasi standar keberlanjutan (sustainability) dengan standar Indonesia yakni Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). “Kita sudah memiliki namanya ISPO, Indonesia standard on Sustainable, ini kita minta disinkronisasikan dengan ISPO sehingga tidak terjadi sertifikasi dua kali dan ini sedang disinkronisasikan,” terangnya.

Terkait percepatan pembahasan EU-CEPA, DPR RI optimis perjanjian EU-CEPA akan segera diselesaikan dan diratifikasi. Sebab, hingga saat ini, 80 persen diskusi EU-CEPA telah disepakati, dan tinggal 20 persen lagi yang perlu diselesaikan. DPR RI akan terus memantau perkembangan EU-CEPA dan segera membahasnya di parlemen untuk diratifikasi.

“Ketika nanti sudah diskusi selesai di pemerintah, antara pemerintah Indonesia dan European Commission, maka itu akan dibawa ke DPR kemungkinan besar di Komisi VI, kemudian untuk segera diratifikasi dalam satu masa sidang. Kita memantau terus dari segi Parlemen Indonesia dan dari Parlemen Eropa terkait progres dari EU-CEPA, begitu sudah teratifikasi kami akan bahas di parlemen dan sesegera mungkin merealisasikan EU CEPA ini melalui mekanisme di Komisi VI,” pungkasnya. •ssb,bia/rdn