//
PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi XII DPR RI menyoroti berbagai keluhan masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat, terkait operasional PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT), perusahaan tambang tembaga dan emas yang beroperasi di wilayah tersebut.
Keluhan ini disampaikan langsung oleh Ketua koalisi masyarakat Peduli Tambang Sumbawa Barat, Iwan Setiawan dalam audiensi dengan Komisi XII pada Kamis (10/4). Dalam pertemuan itu, Iwan Setiawan mengungkapkan sejumlah masalah, mulai dari sulitnya warga lokal mendapat pekerjaan, tidak dilibatkannya pengusaha lokal, hingga kurangnya transparansi dalam program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) atau yang dikenal sebagai CSR.
Selain itu, Ia juga menyoroti kerusakan jalan negara akibat lalu lintas kendaraan berat milik perusahaan yang dinilai mengganggu aktivitas masyarakat.
Menanggapi hal ini, anggota Komisi XII DPR RI, Aqib Ardiansyah, menyatakan pihaknya akan menindaklanjuti keluhan masyarakat masyarakat peduli tambang Sumbawa Barat secara serius.
“Kami akan memanggil PT Amman Mineral untuk mengikuti Rapat Dengar Pendapat bersama pemerintah. Ini akan menjadi langkah awal untuk mencari solusi,” kata Aqib dalam keterangan pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Jumat (11/4/2025).
Aqib yang didampingi Anggota Komisi XII Syafrudin itu juga menilai bahwa masyarakat lokal merasa sulit mendapat kesempatan kerja di perusahaan tersebut. Selain itu, pengusaha lokal dan Perusda merasa hanya menjadi penonton dalam aktivitas pertambangan.
“Program CSR perusahaan juga dinilai tertutup, tidak transparan, dan tidak jelas sasarannya,” ujar Politisi Fraksi PAN ini.
Kemudian, mengenai kerusakan jalan, Aqib menyebut perusahaan harus bertanggung jawab dan pemerintah diminta untuk mengkaji pemindahan jalur logistik lewat jalur laut demi keselamatan dan kenyamanan warga.
Aqib juga menyesalkan minimnya respons perusahaan terhadap berbagai aksi protes masyarakat.Ia menegaskan pentingnya dilakukan investigasi menyeluruh terhadap operasional dan kebijakan PT Amman Mineral.
“Menurut saya perlu dilakukan investigasi. Pasalnya, keberadaan perusahaan tambang seharusnya memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekitar,” tutupnya. •rnm/rdn
