//
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan menyoroti bahwa beras berkutu yang ditemukan di Gudang Bulog Yogyakarta merupakan sisa stok beras impor tahun lalu. Berdasarkan laporan, terdapat sekitar 100.000 hingga 300.000 ton beras impor yang mengalami kerusakan akibat serangan hama.
Ia mempertanyakan kebijakan impor yang dinilai berlebihan dan tidak segera disalurkan, sehingga mengendap di gudang hingga tidak layak konsumsi.
“Kasus ini menunjukkan buruknya perencanaan dalam kebijakan pangan nasional. Mengapa pemerintah tetap mengandalkan impor dalam jumlah besar jika akhirnya malah menumpuk dan tidak bisa digunakan? Ini bentuk pemborosan yang merugikan negara, sangat bertentangan dengan kebijakan efisiensi pak Presiden Prabowo” kata Johan Rosihan dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Senin (17/03/205).
Ia mendesak Kementerian Pertanian untuk bertanggung jawab atas temuan beras impor berkutu yang menumpuk di gudang Bulog. Menurutnya, temuan ini menunjukkan lemahnya tata kelola pangan nasional dan berpotensi merugikan keuangan negara serta mengancam keamanan pangan masyarakat.
Tak hanya itu, Politisi Fraksi PKS ini juga mendesak Kementerian Perdagangan untuk melakukan audit menyeluruh terhadap mekanisme pengadaan dan penyimpanan beras impor. Selain itu, ia meminta Badan Pangan Nasional memastikan tata kelola stok lebih efisien agar kasus serupa tidak terulang.
Kepada Bulog, Johan menekankan perlunya transparansi dalam penanganan beras berkutu ini dan memastikan bahwa beras yang disalurkan kepada masyarakat benar-benar layak konsumsi.
Johan juga menyoroti pentingnya penguatan produksi dalam negeri agar ketergantungan terhadap impor dapat dikurangi.Ia meminta Kementerian Pertanian meningkatkan dukungan bagi petani lokal agar mampu memenuhi kebutuhan nasional secara mandiri.
“Kita harus memperbaiki kebijakan pangan agar lebih berpihak kepada petani dan memastikan stok beras yang tersedia berkualitas baik untuk masyarakat. Pemerintah tidak boleh terus bergantung pada impor yang akhirnya merugikan rakyat sendiri,” tegasnya.
Ia menegaskan bahwa kasus ini harus menjadi momentum evaluasi besar-besaran terhadap kebijakan pangan nasional. Komisi IV DPR RI akan terus mengawasi langkah-langkah pemerintah dalam menangani permasalahan ini demi kepentingan masyarakat luas. •hal/rdn
