//
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion memberikan perhatian khusus terkait penggunaan Visa Izin Tinggal Kunjungan (VITK) di Indonesia. Ia menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap Warga Negara Asing (WNA) yang mengajukan visa jenis ini, terutama karena potensi penyalahgunaan untuk bekerja tanpa izin yang sesuai.
Mafirion menjelaskan bahwa Visa Izin Tinggal Kunjungan terbagi dalam tiga kategori, yakni 30 hari, 60 hari, dan 180 hari, dengan biaya masing-masing sebesar Rp. 500.000, Rp. 2.000.000, dan Rp. 6.000.000. Ia mengingatkan Kementerian Imigrasi untuk lebih teliti dalam memantau pemohon visa tersebut agar tidak disalahgunakan oleh individu yang berencana bekerja di Indonesia, padahal seharusnya mereka harus mengajukan izin tenaga kerja terlebih dahulu.
“Saya melihat ada potensi penyalahgunaan visa ini, terutama bagi mereka yang datang dengan Visa Izin Tinggal Kunjungan untuk bekerja, padahal mereka tidak mengikuti prosedur yang benar. Mereka harus mengajukan izin tenaga kerja melalui Kementerian Ketenagakerjaan terlebih dahulu,” ujarnya kepada Parlementaria saat mengikuti RDP Komisi XIII DPR RI dengan Dirjen Imigrasi dan Kepala Kanwil Dirjen Imigrasi Wilayah Tengah dan Timur di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (25/02/2025).
Lebih lanjut, Politisi Fraksi PKB itu menyoroti beberapa wilayah, seperti daerah perbatasan di Indonesia bagian timur, yang memerlukan perhatian lebih dari pemerintah. Di kawasan ini, kondisi kantor imigrasi dan sarana pendukung lainnya dinilai masih kurang memadai. Ia juga mengusulkan agar perhatian terhadap daerah-daerah perbatasan, serta daerah-daerah dengan potensi tinggi masalah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) seperti NTB, NTT, Jawa Barat, dan Banten, ditingkatkan.
Ia juga menekankan pentingnya pemeriksaan dan penyaringan yang lebih ketat di daerah asal warga yang akan bekerja, melalui wawancara dan pemeriksaan keahlian yang jelas, untuk mencegah pemanfaatan visa sebagai celah untuk menghindari aturan yang ada.
“Jika seseorang ingin bekerja di Indonesia, mereka harus melalui proses yang sesuai. Jangan sampai ada perusahaan yang menyalahgunakan Visa Izin Tinggal Kunjungan untuk menambah tenaga kerja asing tanpa izin yang tepat,” pungkas Legislator dapil Riau II itu. •gal/rdn
