//
PARLEMENTARIA, Jakarta – Mulai bulan Maret 2025, Bank Indonesia (BI) akan menggratiskan biaya layanan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) untuk merchant Badan Layanan Umum dan Public Service Obligation, seperti rumah sakit, transportasi, pendidikan, dan tempat wisata. Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Golkar Puteri Komarudin turut mengapresiasi dan memberi dukungan.
“Tentu saya menyambut baik kebijakan ini karena dapat mendorong akseptasi digital dan kemudahan pembayaran di sektor publik. Sekaligus bisa mempermudah pembayaran di tempat wisata, yang memang akan semakin ramai dikunjungi selama masa lebaran nanti,” ujar Puteri dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Senin, (24/2/2025).
Sebelumnya, BI sudah menggratiskan biaya MDR (Merchant Discount Rate) sebesar 0% untuk transaksi menggunakan QRIS sampai dengan Rp100 ribu dan pada Desember 2024 dinaikkan batasnya sampai dengan Rp500 ribu. Untuk itu, Puteri mengingatkan BI untuk meningkatkan sosialisasi dan pengawasan terhadap pelaksanaannya.
“Edukasi perlu ditingkatkan. Karena saya masih menemui keluhan dari masyarakat, kalau mau bayar pakai QRIS malah ada tambahan biaya dari Rp500,- sampai Rp1.000,-. Oleh sebab itu, BI perlu lakukan pengawasan atas kebijakan ini, guna memastikan perluasan biaya MDR 0% pada sektor publik, dilaksanakan sesuai ketentuan,” urai Politisi Fraksi Partai Golkar ini.
Selain kebijakan penggratisan biaya QRIS, BI juga akan meluncurkan layanan QRIS Tap. Inovasi ini memungkinkan pengguna untuk melakukan pembayaran hanya dengan mendekatkan ponsel ke mesin pembayaran, tanpa perlu memindai kode QR. Karenanya, Puteri pun mengingatkan untuk mempersiapkan infrastruktur dan keamanan sistem.
“QRIS Tap ini sangat berguna, terutama menjelang Ramadan dan Idul Fitri ketika lonjakan mobilitas masyarakat meningkat. Sehingga, dengan inovasi ini, proses pembayaran tentu akan semakin cepat dan mudah. Sekaligus dapat mengurangi antrian di pintu masuk atau keluar stasiun. Tapi, BI harus lakukan uji coba terlebih dahulu, guna mengetahui kesiapan infrastruktur penunjangnya,” tutup Puteri. •rnm/rdn
