//
Ketua BKSAP DPR RI, Mardani Ali Sera, bersama tim saat pertemuan antara BKSAP dan PTRI di Jenewa. Foto: Ist/vel.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Di tengah upaya internasional untuk memperjuangkan keadilan bagi Palestina, Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera, menyuarakan dorongan penting kepada Swiss. Sebagai negara depositary Konvensi Jenewa ke-4, Swiss diminta segera mengadakan konferensi khusus terkait penerapan hukum humaniter internasional untuk Palestina.
Langkah ini merupakan bentuk dukungan nyata BKSAP terhadap Perwakilan Tetap Republik Indonesia (PTRI) di Jenewa yang tengah berjuang agar perlindungan sipil yang diatur dalam Konvensi Jenewa diterapkan di wilayah pendudukan Palestina.
Dalam pertemuan antara BKSAP dan PTRI, isu Palestina menjadi fokus utama pembahasan. Konvensi Jenewa ke-4, yang melarang penyiksaan serta perlakuan tidak manusiawi terhadap masyarakat sipil, menempatkan tanggung jawab pada negara pendudukan, dalam hal ini Israel, untuk melindungi hak-hak dasar warga sipil. Mardani menegaskan pentingnya upaya ini sebagai bagian dari misi Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina di berbagai forum internasional.
“Sebagai pelaksana diplomasi parlemen, BKSAP konsisten mendukung perjuangan diplomasi Indonesia untuk Palestina. Kami akan terus memperkuat upaya eksekutif melalui diplomasi parlemen di organisasi internasional yang menjadi anggota DPR RI, terutama terkait kepentingan strategis Indonesia,” ujar politisi PKS tersebut, Kamis kemarin dalam keterangan persnya (12/12/2024).
Langkah diplomasi parlemen ini sejalan dengan agenda BKSAP periode 2024-2029, yang menekankan penguatan peran DPR RI dalam diplomasi internasional yang berdaya, berdampak, dan berpengaruh. Isu Palestina, termasuk batas wilayah, hak untuk kembali, status pengungsi, dan akses terhadap air bersih, akan menjadi fokus utama dalam berbagai forum internasional.
Pada pertemuan ini, Wakil Tetap RI untuk PBB dan organisasi internasional, Febyan Ruddyard, memberikan sejumlah masukan strategis. Ia menyoroti pentingnya kehadiran aktif BKSAP dalam sidang-sidang internasional, tidak hanya sebagai pengamat, tetapi juga untuk mengawal isu sejak tahap negosiasi dan memahami dinamika politik negara-negara lain terhadap Palestina.
Turut hadir dalam pertemuan ini Wakil Ketua BKSAP Hussein Fadluloh (Gerindra) dan Bramantyo Suwondo (Demokrat), serta anggota BKSAP lainnya, seperti Trinovi Khairani (Golkar), Amelia Anggraini (NasDem), Syarul Aidi Maazat (PKS), Hilarry Brigitta Lasut (Demokrat), dan Surya Utama (PAN). Kolaborasi lintas fraksi ini menunjukkan komitmen DPR RI dalam memperjuangkan hak-hak rakyat Palestina melalui jalur diplomasi parlemen yang lebih kuat.
Di tengah derasnya arus diplomasi internasional, BKSAP menegaskan tekadnya untuk menjadikan isu Palestina tetap menjadi prioritas. Sebuah langkah kecil, tetapi strategis, menuju dunia yang lebih adil dan damai. •ssb/aha
