Rieke Soroti Komitmen Prabowo Setia Pada Konstitusi: Bukan untuk Kepentingan Pribadi-Keluarga

PARLEMENTARIA, Jakarta – Banyak harapan yang disampaikan anggota DPR terhadap pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Seperti Rieke Diah Pitaloka yang menekankan soal komitmen Prabowo membawa pemerintahannya untuk setia pada konstitusi negara.

Hal tersebut disampaikan Rieke usai menghadiri pelantikan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran dalam Sidang Paripurna MPR di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2024) kemarin.

“Selamat untuk Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang telah dilantik, semoga kita bisa berjuang bersama-sama sesuai dengan amanat konstitusi,” ujar Anggota DPR RI Rieke Diah Pitaloka usai pelantikan Prabowo-Gibran.

Rieke pun menyoroti beberapa hal yang disampaikan Prabowo dalam pidato perdananya sebagai Presiden Indonesia, khususnya soal kesetiaan pada konstitusi yang sangat penting.

“Sudah disebutkan berkali-kali oleh presiden terpilih tentang kesetiaan terhadap konstitusi, itu menjadi penting ya. Dalam pidato pertamanya sebagai pidato kenegaraan presiden adalah kesetiaan terhadap konstitusi dan sebesar-besarnya memperjuangkan bukan kepentingan diri sendiri, keluarga maupun kelompok golongan,” paparnya.

Rieke pun menyambut baik komitmen Prabowo yang berkomitmen mempertahankan Undang-Undang Dasar 1945 serta konstitusi negara lainnya dalam upaya berbakti kepada bangsa dan negara. Ia mengatakan, kesetiaan pada konstitusi memang harus dijalankan oleh para pemangku kebijakan sesuai amanat UUD 1945.

“Presiden terpilih mengingatkan perjuangan kita ke depan Insyaallah benar-benar bisa konsisten bersama kita memperjuangkan rakyat bangsa dan negara seadil-adilnya, selurus-lurusnya,” tegas Rieke.

Lebih lanjut, Rieke berharap Prabowo beserta kabinetnya dan juga bersama DPR bisa melakukan kerja-kerja yang lebih konkret lagi. “Kita memiliki visi yang sama sebetulnya yang diamanatkan pembukaan UUD 1945. Misi kita semua adalah bersatu berdaulat adil dan makmur. Misinya juga tidak boleh berubah,” sebutnya.

Adapun misi yang dimaksud Rieke tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu Pemerintah Negara Republik Indonesia harus melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Oleh karenanya, Rieke meminta masyarakat mencatat sumpah jabatan yang dilakukan oleh Prabowo-Gibran sebagai pemimpin pemerintahaan saat ini. Tentunya hal yang sama juga berlaku bagi Anggota DPR RI periode 2024-2029 yang dilantik pada 1 Oktober lalu.

“Kita berharap bahwa sumpah jabatan itu bukan jadi saling sumpah-sumpahan ya tapi sumpah jabatan itu bisa kita lakukan dengan sebaik-baiknya,” ucap Rieke.

Menurut Legislator dari dapil Jawa Barat VII tersebut, sumpah jabatan merupakan hal yang sakral sebagai bagian dari janji pemangku kebijakan untuk bekerja dengan baik karena telah resmi menanggung amanah dan tanggung jawab besar pada rakyat. Rieke berharap masyarakat ikut mengawal kinerja Pemerintah dan DPR.

“Kesetiaan terhadap konstitusi dan peraturan perundang-undangan itu menjadi penting bukan hanya diucapkan tetapi Insyaallah kita bisa sama-sama memperjuangkan. Dicatat ya sumpah jabatan kami semua,” tuturnya.

Rieke sendiri mengaku sudah tidak sabar untuk bekerja efektif setelah alat kelengkapan dewan (AKD) terbentuk. Untuk pembentukan AKD, DPR sebelumnya menunggu terbentuknya kabinet pemerintahan Prabowo untuk penyesuaian mitra kerja di masing-masing komisi.

Setelah Prabowo resmi membentuk kabinetnya, DPR hari ini sudah memutuskan penetapan bidang kerja AKD, termasuk untuk 2 tambahan komisi baru. Pembentukan AKD tersebut secara resmi akan ditetapkan pada Rapat Paripurna esok hari, Selasa (22/10).

“Meskipun belum terbentuk komisi-komisi, gaji dan tunjangan kita jalan loh. Nggak enak magabut ya. Oleh karena itu saya tetap melakukan beberapa pekerjaan politik legislasi dan politik pengawasan tentu saja,” terang Rieke. 

Rieke pun merinci sejumlah isu yang masih menjadi PR besar di negara ini untuk diatasi pemerintah bersama DPR, khususnya dalam hal-hal yang berhubungan langsung dengan kesejahteraan rakyat.

Hal utama yang paling penting untuk dibenahi menurutnya antara lain terkait dengan terpenuhinya hak rakyat atas sandang pangan dan papan, pendidikan, pemberdayaan, pekerjaan, kesehatan, jaminan sosial, kehidupan sosial, perlindungan hukum dan HAM, infrastruktur dan lingkungan hidup yang baik.

Maka Rieke berpesan kepada jajaran pemerintahan Prabowo untuk menggunakan data yang presisi saat membuat program dan kebijakan. “Sehingga semua program tidak salah sasaran, APBN yang kurang lebih 3000 triliun pertahun itu bisa tepat sasaran kalau data-data yang digunakan negara data akurat berbasis data desa kelurahan,” urainya.

Rieke juga menekankan bahwa sudah saatnya Indonesia bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme seperti yang menjadi komitmen Prabowo sebagai salah satu upaya membangun bangsa. “Juga sudah diingatkan oleh Presiden Prabowo bahwa semuanya itu bisa berjalan kalau korupsi kolusi dan nepotisme diberantas. Ya semoga ini menjadi komitmen kita,” pungkas Rieke. •aha