HUT ke-79 DPR, Puan Bicara Soal Demokrasi Berkeadaban yang Berkedaulatan Rakyat

PARLEMENTARIA, Jakarta – DPR RI hari ini, 29 Agustus 2024, memperingati hari jadi yang ke-79. Dalam HUT ke-79 DPR, Ketua DPR RI Puan Maharani berbicara soal pentingnya praktik demokrasi berkeadaban yang harus mampu memenuhi hak-hak rakyat sebagai amanat konstitusi Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Puan dalam Rapat Paripurna khusus HUT ke-79 DPR RI di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (29/8/24).

Pada awal pidatonya, Puan mengatakan sejak Indonesia merdeka dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi konstitusi negara, bangsa dan negara Indonesia telah memilih bentuk pemerintahan negara yang demokratis. Yaitu kedaulatan berada di tangan rakyat, bahwa Indonesia adalah negara hukum dan segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum.

“Praktik pemerintahan negara yang demokratis telah berlangsung dari rezim pemerintahan yang satu ke rezim pemerintahan berikutnya. Paska reformasi, praktek berdemokrasi tersebut semakin diperkuat dan terukur,” ujar Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.

Melalui amandemen konstitusi, kata Puan, telah dipertegas bahwa kedaulatan rakyat harus dilaksanakan oleh pemerintahan di mana negara wajib memenuhi hak-hak rakyat sebagai warga negara, seperti hak hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak mendapatkan perlindungan hukum, hak bekerja, hak memeluk agama, hak meyakini kepercayaan, hak berserikat, hak jaminan sosial dan lain sebagainya.

“Atas nama Pimpinan DPR RI, kami menyampaikan selamat bekerja dan berjuang dalam mengabdikan diri bagi kepentingan rakyat, bangsa, dan negara”

“Hak-hak rakyat sebagai warga negara inilah yang wajib dipenuhi oleh pemerintahan negara; eksekutif, legislatif, dan yudikatif melalui fungsi, kewenangan, dan kekuasaannya masing-masing,” ucap perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

Pada peringatan HUT ke-79 DPR, Puan pun menyoroti soal transformasi kelembagaan DPR dalam menyesuaikan dengan dinamika politik dan sosial yang berkembang dari masa ke masa. “Merupakan upaya kita, bangsa Indonesia, untuk membangun demokrasi yang berkeadaban dan berlandaskan Pancasila,” jelas Mantan Menko PMK ini.

Puan menambahkan, DPR RI pada setiap periode memiliki tantangan dan tuntutan zamannya di mana setiap tantangan serta tuntutan zaman tersebut harus dijawab oleh DPR RI sesuai fungsi dan kewenangannya.

“Harapan rakyat kepada kita, DPR RI, kita dapat menggunakan kekuasaan untuk memberikan jalan bagi rakyat hidup sejahtera, tenteram, dan mudah dalam segala urusan. Sehingga tidak ada lagi rakyat Indonesia yang tertinggal dan ditinggalkan, semua rakyat merasa kehadiran negara dalam kehidupannya yang semakin baik,” paparnya.

Puan menerangkan bahwa DPR adalah lembaga negara yang juga merupakan lembaga politik. Sebagai lembaga negara, fungsi dan kewenangan DPR RI diatur oleh Undang Undang agar dapat menjalankan kedaulatan rakyat secara demokratis, sedangkan sebagai lembaga politik, DPR RI juga sangat dipengaruhi oleh berbagai dinamika politik.

“DPR RI, sebagai lembaga negara yang juga lembaga politik, tetap berkomitmen untuk mendudukkan kepentingan negara yang lebih besar selaras dengan konstitusi dengan tetap memperhatikan aspirasi dari rakyat,” tegas Puan.

Puan lalu menekankan bahwa kekuasaan DPR harus dilaksanakan secara konstitusional, bermartabat, penuh hikmat kebijaksanaan, dan dekat dengan rakyat.

“Sehingga prinsip demokrasi sungguh-sungguh dijalankan dan kita ikut berperan penting dalam membangun peradaban demokrasi yang semakin berkedaulatan rakyat,” tambahnya.

Dalam pidatonya, Puan sekaligus memaparkan kinerja DPR RI selama satu tahun masa sidang. Adapun tema Laporan Kinerja DPR RI tahun Sidang 2023-2024 ini adalah ‘DPR Perkuat Persatuan dan Gotong Royong Menuju Indonesia Sejahtera’.

Laporan kinerja ini menyangkut fungsi dan kewenangan DPR yaitu dalam hal legislasi, penyusunan anggaran, pengawasan, hingga diplomasi parlemen. Salah satu kinerja yang dilakukan DPR pada Masa Tahun Sidang 2023-2024 adalah ikut mengawal pelaksanaan Pemilu 2024 agar memenuhi amanat konstitusi, yaitu pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

“Rakyat telah menggunakan haknya dan pemilu 2024 telah terlaksana, telah terpilih Presiden dan Wakil Presiden, telah terpilih Anggota DPR RI dan DPRD, serta telah terpilih juga anggota DPD RI,” terang Puan.

Mantan Menko PMK itu kemudian menyinggung soal kebutuhan membangun kelembagaan politik. Dalam membangun kelembagaan politik melalui pemilu, menurut Puan, hal itu membutuhkan biaya yang besar.

“Politik itu mahal, bahkan untuk kalah pun kita harus mengeluarkan dana yang besar. Oleh karena itulah, kita harus terus menyempurnakan praktik berdemokrasi yang semakin berkeadaban dalam memenuhi amanat konstitusi,” sebutnya.

Lebih lanjut, Puan meminta kepada seluruh anggota dewan yang terhormat untuk bekerja bersama membangun kelembagaan DPR RI yang berintegritas. DPR juga disebut harus memiliki kehormatan sesuai dengan kedudukannya dan mempersatukan rakyat dalam semangat gotong royong membangun Indonesia.

“Atas nama Pimpinan DPR RI, kami menyampaikan selamat bekerja dan berjuang dalam mengabdikan diri bagi kepentingan rakyat, bangsa, dan negara,” tutur Puan.

“Selamat Ulang Tahun Ke-79 DPR RI. Dirgahayu DPR RI,” imbuh cucu Bung Karno tersebut.

Rapat Paripurna khusus HUT DPR itu dihadiri oleh mantan pimpinan DPR antara lain Ketua DPR Periode 2004-2009 Agung Laksono, Ketua DPR Periode 2009-2014 Marzuki Alie, Wakil Ketua DPR Periode 2009-2014 Priyo Budi Santoso, dan Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 Agus Hermanto.

Turut hadir pula Ketua DPD RI AA Lanyalla Mahmud Mattalitti, beberapa pimpinan lembaga negara yakni Ketua Mahkamah Agung (MA) Muhammad Syarifuddin dan Ketua Komisi Yudisial (KY) Prof. Amzulian Rifai, serta perwakilan Pemerintah yaitu Menkopolhukam Hadi Tjahjanto dan Sekjen DPR Indra Iskandar.

Acara peringatan HUT ke-79 DPR juga dilengkapi dengan prosesi potong tumpeng oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Secara simbolis, Puan menyerahkan potongan tumpeng pertama kepada Ketua DPR Periode 2004-2009 Agung Laksono. •bia/rdn