Pentingnya Kolaborasi dan Kejujuran Pengusaha dalam Membangun Industri Perikanan Nasional

PARLEMENTARIA, Denpasar – Ketua Komisi IV DPR RI, Sudin menyoroti pentingnya kolaborasi antarberbagai pihak dalam mendukung industri perikanan nasional. Hal itu terutama dalam menghadapi tantangan yang dihadapi para pengusaha perikanan. Dengan adanya dukungan terhadap industri perikanan nasional maka akan berdampak terhadap devisa negara, seiring dengan adanya tanggung jawab dari para pengusaha.

“Tadi saya jelaskan juga, Pemerintah pasti akan mendukung, mem-back up para pengusaha, apalagi yang menghasilkan devisa, karena devisanya ini besar sekali ini, (khususnya) dari ikan tuna ini. Tetapi dengan catatan, para pengusaha juga harus jujur, dalam melaporkan hasil, membayar pajak, membayar PNBP, dan lain-lain,” kata Sudin kepada Parlementaria usai memimpin Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi IV DPR RI di Pengolahan Ikan Tuna Bandar Nelayan, Denpasar, Bali, Jumat (23/08/2024).

Lebih lanjut, Sudin juga menekankan pentingnya diskusi untuk meningkatkan konsumsi ikan di kalangan masyarakat Indonesia. Dirinya menyampaikan bahwa tugas ini bukan hanya menjadi tanggung jawab Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), tetapi juga seluruh pemangku kepentingan, termasuk Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan.

“Kerja sama antara Kementerian KKP dengan Komisi IV DPR RI, terdapat Bimbingan Teknis (BIMTEK) dengan judul adalah ‘Gemar Makan Ikan’. Itu sangat baik sekali. Jadi, kami kumpulkan masyarakat, sebanyak 300 orang, memberikan ikan segar, memakan ikan jauh lebih sehat dibandingkan memakan yang lain-lain. Jadi, saya mendukung,” ujar Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.

Dalam konteks industri perikanan, Sudin juga mendukung kebijakan pemerintah yang mewajibkan setiap pengusaha kapal tangkap untuk memiliki Unit Pengolahan Ikan (UPI). Menurutnya, hal ini penting untuk memastikan kualitas dan asal-usul ikan, terutama ketika menghadapi pasar internasional yang semakin ketat dalam hal traceability product.

“Kalau industri perikanan, tidak di-back up oleh kapal tangkap, akan sulit. Kenapa sulit, mereka apa jaminan bahan bakunya. Paling tidak, sebagian itu dari nelayan, sebagian sendiri dari kapal yang dimiliki oleh Unit Pengolahan Ikan (UPI). Saya sangat setuju sekali, dengan kebijakan Pemerintah, dalam hal ini Kementerian KKP, setiap pengusaha kapal tangkap, wajib mempunyai Unit Pengolahan Ikan (UPI),” ucapnya.

Tak hanya itu, Legislator Dapil Lampung juga menyampaikan keprihatinannya terhadap perubahan kebiasaan konsumsi masyarakat, terutama ibu-ibu yang lebih memilih makanan cepat saji daripada ikan. Ia mengajak masyarakat untuk lebih memilih ikan sebagai sumber makanan yang lebih sehat.

“Itu kolaborasi yang saya katakan tadi. Bagaimana supaya rakyat mau memakan ikan, karena mohon maaf sekali lagi, ibu-ibu sekarang paling gampang anaknya dibeliin Mc Donald, sosis. Itu makanan-makanan yang saya rasa agak kurang baik. Coba kalau membeli ikan di pasar, nyatanya sekarang kalau orang jual ikan di pasar, ibu-ibu sudah enak. Membeli ikan itu sudah dibersihkan, isi bagian dalam juga sudah dibuang, sudah disisik, sampai rumah tinggal digoreng,” bebernya.

Kendati demikian, Komisi IV DPR melalui kunjungan kerja ini berharap kolaborasi antarberbagai pihak dapat terus ditingkatkan untuk memajukan industri perikanan Indonesia. Serta, meningkatkan kesejahteraan nelayan serta pelaku usaha di sektor ini. •aas/rdn