E-Media DPR RI – Referensi Berita Parlemen Terkini
BerandaBeritaBukuBuletinMajalahTVR ParlemenMedia Sosial DPRAgenda DPRWebsite DPRMagang di DPR
TRENDING:
Anggaran|Komisi IX|Komisi XII|RUU Pelindungan Ketenagakerjaan|Pansus|RUU Daerah Kepulauan|Komisi XI|BKSAP|Komisi V|Komisi XIII|Komisi II|BAM|Bencana
Jakarta:
Sebagian Cerah
29°C
Terasa: 33°C
Lembab: 65%
Angin: 6 km/h
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Partner 1Partner 2

E-Media DPR RI

Biro Pemberitaan Parlemen Sekretariat Jenderal DPR RI - Gedung Nusantara II Lt.2, Kompleks Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan Jakarta – Indonesia 10270

© 2026 E-Media DPR RI. All rights reserved.

E-Media DPR RI – Referensi Berita Parlemen Terkini
BerandaBeritaBukuBuletinMajalahTVR ParlemenMedia Sosial DPRAgenda DPRWebsite DPRMagang di DPR
TRENDING:
Anggaran|Komisi IX|Komisi XII|RUU Pelindungan Ketenagakerjaan|Pansus|RUU Daerah Kepulauan|Komisi XI|BKSAP|Komisi V|Komisi XIII|Komisi II|BAM|Bencana
Jakarta:
Sebagian Cerah
29°C
Terasa: 33°C
Lembab: 65%
Angin: 6 km/h
•
•
•
•
•
•
•
•
#

Sudin

2 artikel dengan tag ini

RUU Daerah Kepulauan Harus Jawab Mahalnya Distribusi Logistik Antarpulau
RUU Daerah Kepulauan Harus Jawab Mahalnya Distribusi Logistik Antarpulau
Politik dan Keamanan17 September 2026
RUU Daerah Kepulauan Harus Jawab Mahalnya Distribusi Logistik Antarpulau
Politik dan Keamanan
RUU Daerah Kepulauan Harus Jawab Mahalnya Distribusi Logistik Antarpulau

PARLEMENTARIA, Jakarta — Tingginya biaya logistik menjadi salah satu persoalan yang perlu dijawab melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Daerah Kepulauan. Kondisi geografis yang membuat distribusi harus melalui sejumlah tahapan dinilai turut meningkatkan biaya dan menghambat pemasaran komoditas dari wilayah kepulauan.

17 September 2026
Minimalisir Pemborosan Anggaran, Kebutuhan Dasar Masyarakat di Pulau Kecil Harus Proporsional
Minimalisir Pemborosan Anggaran, Kebutuhan Dasar Masyarakat di Pulau Kecil Harus Proporsional
Politik dan Keamanan17 September 2026
Minimalisir Pemborosan Anggaran, Kebutuhan Dasar Masyarakat di Pulau Kecil Harus Proporsional
Politik dan Keamanan
Minimalisir Pemborosan Anggaran, Kebutuhan Dasar Masyarakat di Pulau Kecil Harus Proporsional

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Pansus RUU tentang Daerah Kepulauan DPR RI Sudin meminta kebutuhan dasar masyarakat di pulau-pulau kecil harus diatur secara proporsional dalam RUU tersebut. Menurutnya, penyediaan layanan dasar harus mempertimbangkan jumlah penduduk, jumlah kepala keluarga, serta karakteristik geografis setiap pulau.

TAUTAN CEPAT

Berita Populer
Pencarian Lanjutan

KATEGORI

  • Semua Kategori
  • Buletin Parlementaria(5)
  • Ekonomi dan Keuangan(1183)
  • Industri dan Pembangunan(4039)
  • Isu Lainnya(1085)
  • Kesejahteraan Rakyat(4031)
  • Majalah Parlementaria(5)
  • Politik dan Keamanan(4918)
  • Populer(418)
  • Uncategorized(4)

TAG POPULER

#Seputar Parlemen#Berita Utama#Komisi X#Komisi III#Komisi VIII#Komisi IV#Komisi IX#BKSAP#Komisi II#Komisi VII

ARSIP BERITA

PODCAST

IKUTI KAMI

17 September 2026
E-Media DPR RI – Referensi Berita Parlemen Terkini
BerandaBeritaBukuBuletinMajalahTVR ParlemenMedia Sosial DPRAgenda DPRWebsite DPRMagang di DPR
TRENDING:
Anggaran|Komisi IX|Komisi XII|RUU Pelindungan Ketenagakerjaan|Pansus|RUU Daerah Kepulauan|Komisi XI|BKSAP|Komisi V|Komisi XIII|Komisi II|BAM|Bencana
Jakarta:
Sebagian Cerah
29°C
Terasa: 33°C
Lembab: 65%
Angin: 6 km/h