//
Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) Dyah Roro Esti (dua dari kiri) di sela diskusi sesi II agenda IPPP ke-2, di Hotel Fairmont, Jakarta, Kamis (25/7/2024). Foto : Jaka/Andri.
PARLEMENTARIA, Jakarta – DPR RI dan parlemen-parlemen negara Pasifik telah menjalin kerja sama secara resmi melalui Forum IPPP (Indonesia-Pacific Parliamentary Partnership) sejak terbentuk pada tahun 2018 silam. Pada tahun 2024 ini, DPR RI kembali menggelar sidang ke-2 IPPP di Jakarta.
Digelar dengan tiga panel diskusi, salah satu yang menjadi pembahasan antara DPR RI dengan parlemen-parlemen negara Pasifik adalah mengenai isu perubahan iklim (climate change). Di mana sebagai negara kepulauan, Indonesia dan negara-negara Pasifik sangat merasakan dampak dari climate change.
“Mengingat bahwa ini (pasifik) negara-negara kecil yah, negara kepulauan yang sangat amat rawan dengan adanya peningkatan permukaan air laut, (sehingga) tentu sangat terancam untuk kemudian hilang (pulau tenggelam, red) Maka dari itu mereka berupaya untuk menyuarakan betapa pentingnya kita bekerja sama untuk mencari solusi yang tepat untuk mengurangi dampak dampak negatif dari perubahan iklim tersebut,” kata Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Dyah Roro Esti, kepada Parlementaria, di sela diskusi sesi II agenda IPPP ke-2, di Jakarta, Kamis (25/7/2024).
Oleh karena itu, Roro mengungkap, masing-masing negara anggota IPPP dalam forum tersebut berkomitmen untuk dapat mengurangi emisi karbon. Ia menyebut, Indonesia sendiri telah meratifikasi The Paris Agreement, di mana komitmen Indonesia sudah sangat jelas untuk mengurangi emisi karbon sebesar 32 persen.
Menurut Roro, peran parlemen dalam hal ini adalah mendorong pemerintah masing-masing negara untuk dapat membuat kebijakan-kebijakan dalam mengurangi dampak negatif perubahan iklim. Ia pun menilai, kolaborasi antarnegara anggota IPPP menjadi amat penting.
“Mengingat bahwa ranah parlemen sebagai legislator dan pemerintah sebagai eksekutor. Oleh karena itu program-program pemerintah itu harus lebih fokus terhadap bagaimana kita bisa menciptakan masa depan yang berkelanjutan. Kebijakan anggaran itu menjadi kunci juga dan kami dalam hal ini mempunyai ranah untuk memberikan masukan,” jelas Politisi Fraksi Partai Golkar ini.
Ia berharap nantinya hasil kesepakatan dari Sidang ke-2 IPPP dapat menjadi masukan kepada pemerintah masing-masing negara untuk terus berkomitmen merealisasikan upaya-upaya mengurangi emisi karbon. “Agreement apapun yang nanti akan kami hasilkan dari IPPP ini menjadi masukan yang saya rasa sangat penting untuk dikemukakan dan disampaikan kepada pemerintah bahwa kami sudah bertemu dengan sebelas negara ini dengan catatan a,b,c. Mohon komitmennya dari pemerintah untuk kemudian direalisasikan tujuan besar yang sudah disepakati pada kegiatan hari ini,” tutup Anggota Komisi DPR yang berkaitan dengan isu renewable energy ini. •bia/rdn
