Buka Forum Parlemen RI-Pasifik Bersama Jokowi, Puan Bicara Soal Prinsip Kesetaraan di Kawasan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani resmi membuka perhelatan Sidang Indonesia–Pacific Parliamentary Partnership (IPPP). Pergelaran ini merupakan kali kedua bagi DPR RI menyelenggarakan sidang forum parlemen Indonesia dengan parlemen negara-negara di kawasan Pasifik.

Seremoni Pembukaan Sidang Umum ke-2 IPPP digelar di Fairmont Hotel, Jakarta, Kamis (25/7/2024). Pembukaan sidang forum parlemen Indonesia-Pasifik itu dihadiri oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Turut hadir pula Ketua MPR RI Bambang Soesatyo.

Kedatangan Presiden Jokowi ke lokasi acara disambut langsung oleh Puan Maharani selaku Ketua DPR RI. Bersama Jokowi turut beriringan hadir Menkopolhukam Hadi Tjahjanto, Menseskab Pramono Anung, dan Wamenlu Pahala Nugraha Mansury. Puan pun tampak duduk bersebelahan dengan Presiden Jokowi saat acara berlangsung.

“Saya ingin mengawali sambutan ini dengan menyampaikan ucapan terima kasih atas kehadiran para Pimpinan dan Anggota Parlemen dari negara-negara Pasifik, pada pertemuan  IPPP kedua. Selamat datang di Jakarta, Indonesia,” kata Puan mengawali sambutannya.

Adapun delegasi parlemen Pasifik yang hadir di Sidang ke-2 IPPP ini adalah dari negara Kepulauan Cook, Samoa, Kepulauan Solomon, Tonga, Kepulauan Marshall, Mikronesia, Papua Nugini, Tuvalu, Kiribati, dan Republik Fiji. Sementara untuk parlemen negara Vanuatu, Nauru, Palau, Polinesia Prancis, dan Kaledonia Baru belum bisa menghadiri undangan.

Saat membuka agenda ini, Puan menyinggung mengenai IPPP yang diinisiasi oleh DPR RI. Dimana, pertemuan antara parlemen Indonesia dengan parlemen negara-negara Pasifik pertama kali digelar pada tahun 2018.

“Sejak saat itu, semangat untuk memperkuat kemitraan Parlemen antara Indonesia dengan negara-negara Pasifik tetap terjaga dan bahkan tumbuh semakin kuat. Pada hari ini, kuatnya semangat persaudaraan kita ditunjukkan dengan tingkat kehadiran para Pimpinan Parlemen pada pertemuan ini,” sambungnya.

Dari delegasi yang hadir pada Sidang ke-2 IPPP, 8 (delapan) perwakilan negara merupakan ketua parlemen. Sementara sisanya adalah wakil pimpinan dan anggota parlemen, hingga senator. Ia mengatakan hubungan antara negara-negara Pasifik dan Indonesia adalah hubungan yang komprehensif.

“Tidak saja kita memiliki hubungan antar Pemerintah yang solid, kita juga memiliki hubungan antar Parlemen yang kokoh. Bahkan, kita pada hari ini dapat mengadakan pertemuan di antara para Ketua Parlemen negara-negara Pasifik dengan Indonesia,” ucapnya.

Puan pun menyebut, Indonesia dengan negara-negara Pasifik memiliki kesamaan sebagai sesama negara kepulauan yang dikelilingi perairan dan lautan. Selain itu, Indonesia dan negara-negara Pasifik juga disebut memiliki kesamaan nilai. 

“Negara kita menjunjung nilai demokrasi, menghargai hak asasi manusia, dan menjalankan good governance,” tegas Puan.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia dan negara-negara Pasifik dinilai menghadapi tantangan yang sama seperti ancaman perubahan iklim, terjadinya bencana, dan tantangan dalam pengelolaan laut serta perairan. Kesamaan tersebut, kata Puan, dapat menjadi modal untuk pengembangan hubungan lebih baik di masa mendatang dengan fokus bekerja sama pada isu-isu yang menjadi kepentingan bersama. 

“Dalam hal ini, pondasi dari kokohnya hubungan Indonesia dan negara-negara Pasifik adalah hubungan yang berdasar prinsip kesetaraan, saling menghargai kedaulatan dan kesatuan teritori, serta hidup berdampingan secara damai,” paparnya.

Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI ini juga menggarisbawahi soal tantangan yang dihadapi kawasan Pasifik. Puan merinci tantangan tersebut di antaranya ketegangan geopolitik, ancaman konflik, polarisasi, lambatnya pertumbuhan ekonomi global, dan dampak pemanasan global. 

“Hal ini dapat dilakukan jika parlemen ikut mempromosikan kebiasaan berdialog (habit of dialogue) melalui diplomasi Parlemen, dan bukannya melakukan kebijakan unilateral,” imbuh Puan.

Tidak hanya mempromosikan dialog, Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini pun mendorong pemberdayaan perempuan guna pembangunan inklusif di Pasifik. Menurut Puan kesetaraan gender penting untuk selalu menjadi perhatian.

“Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan partisipasi perempuan di dunia politik, dan untuk memegang jabatan publik,” tandas Puan.

Sebagai informasi, pertemuan IPPP dinilai relevan untuk memperkuat kerja sama antar Parlemen di antara negara di Pasifik dan Indonesia. Sidang ke-2 IPPP bertemakan ‘Partnership for Prosperity: Fostering Regional Connectivity and Inclusive Development’. Tema tersebut diharapka mewakili semangat Pasifik agar menjadi kawasan yang damai dan stabil.

Baginya, pembangunan yang inklusif serta pengembangan konektivitas tidak akan tercipta perdamaian. Mewakili Parlemen Indonesia, Puan ingin membangun budaya damai sekaligus menolak kekerasan untuk menyelesaikan masalah. 

“Marilah kita bekerja sama untuk memajukan hubungan negara-negara Pasifik dengan Indonesia. Dan marilah kita menciptakan kawasan Pasifik yang damai, stabil, dan sejahtera,” kata Puan. •um/ah