//
Anggota Komisi I DPR RI Dave Laksono saat diwawancarai Parlementaria usai rapat dengan Kementerian Luar Negeri, di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (5/6/2024). Foto: Runi/vel.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi I DPR RI menyelenggarakan Rapat Kerja dengan Kementerian Luar Negeri (Kemlu). Rapat tersebut salah satunya membahas terkait Anggaran Infrastruktur Diplomasi dan Sarana-Prasarana, yang merupakan tindak lanjut Kunjungan Kerja Luar Negeri Komisi I DPR RI ke beberapa Perwakilan Ri di Luar Negeri.
Adapun komponen Anggaran Infrastruktur Diplomasi terdiri dari Anggaran Infrastruktur Diplomasi Tunjangan dan Dasar Fasilitas Pegawai di Perwakilan, Angka Dasar Tunjangan Penghidupan Luar Negeri (ADTLN), Angka Pokok Tunjangan Penghidupan Luar Negeri (APTPLN) yang sesuai jenjang gelar diplomatik dan golongan PNS, Tunjangan Penghidupan Suami Istri, Tunjangan Anak, Fasilitas Sewa Rumah, dan Restitusi Pengobatan.
Menanggapi itu, Anggota Komisi I DPR RI Dave Laksono menyebut upaya diplomasi Indonesia perlu mendapat dukungan anggaran. Terlebih, Indonesia memiliki lebih dari 130 kantor perwakilan, mulai dari KJRI, KBRI maupun kantor perwakilan lainnya di banyak negara.
“Nah, hal ini membutuhkan dukungan semuanya agar anggaran yang dimiliki oleh masing-masing K/L ini bisa teroptimalkan dan hasilnya bisa tercapai yang maksimal,” ujar Dave kepada Parlementaria di sela rapat dengan Kementerian Luar Negeri, di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (5/6/2024).
Ia menjelaskan bahwa pembahasan rapat tersebut berfokus pada efisiensi sekaligus mengoptimalkan anggaran bagi kebutuhan para diplomat. Sehingga, fasilitas yang Indonesia miliki dapat bermanfaat secara maksimal kepada semua K/L yang terlibat dalam upaya-upaya diplomasi Indonesia.
“Dan itu meliputi sejumlah Kementerian, bukan dari Kemlu saja. Ada dari Kemhan, ada (Kementerian) Perdagangan, Pertanian, Pendidikan, itu semua memanfaatkan anggaran tersebut. Belum lagi wisma-wismanya,” pungkas Politisi Fraksi Partai Golkar ini. •hal/rdn
